Mataram, Diskominfotik NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan. Kegiatan ini berlangsung di Halaman Kantor Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (2/7).
Kepala Bidang PSDE dan Distribusi Pangan, Raisah, SE., M.M., menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi, khususnya merespons kenaikan harga sejumlah komoditas pangan pokok dalam beberapa waktu terakhir.
“Kita dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional mengadakan Gerakan Pangan Murah di Desa Jatisela. Tujuannya adalah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi. Kita tahu saat ini terjadi kenaikan harga pangan pokok, khususnya beras, di mana harga beras medium di pasar sudah mencapai Rp14.000–Rp15.000 per kilogram,” ujar Raisah.
Kenaikan harga beras tersebut dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya penyerapan gabah ke luar daerah serta belum tersalurkannya beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) oleh Bulog, baik untuk cadangan bantuan pangan pemerintah maupun penyaluran ke pasar melalui Rumah Pangan Kita.
“Sampai saat ini, beras SPHP belum bisa disalurkan dalam kegiatan GPM maupun operasi pasar. Ini menjadi salah satu pemicu kenaikan harga beras di tingkat konsumen,” tambahnya.
Meski demikian, GPM tetap menyediakan berbagai komoditas pangan strategis yang dibutuhkan masyarakat dengan harga terjangkau, di antaranya Minyak goreng, Gula pasir, Bawang merah dan bawang putih, Daging ayam
Tepung terigu dan beberapa kebutuhan pokok lainnya.
Menariknya, dalam kegiatan kali ini, masyarakat juga mendapatkan potongan harga hingga Rp10.000 untuk setiap paket komoditas pangan yang tersedia.
“Ada potongan harga Rp10.000 untuk masyarakat. Ini sangat membantu, karena walaupun selisih harga hanya seribu atau dua ribu rupiah, itu sudah sangat berarti untuk kebutuhan harian mereka,” ungkap Raisah.
Raisah menegaskan bahwa pelaksanaan GPM adalah hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak, seperti Bulog, Bank Indonesia, distributor, petani, pelaku UMKM, PUPM, dan OPD teknis lainnya. Setiap kegiatan selalu diawali dengan koordinasi guna menentukan harga pasar dan harga jual yang sesuai untuk masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemprov NTB berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi pangan dapat dikendalikan secara efektif, terutama di tengah tantangan fluktuasi harga pasar. (dsikominfotikntb)
