Mataram – Di tengah tekanan fiskal yang kian terasa, Pemerintah Kota Mataram memilih untuk tidak berdiam diri. Wali Kota Mohan Roliskana secara terbuka mengakui adanya penurunan anggaran daerah yang berdampak signifikan, terutama pada tingginya beban belanja pegawai.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Tahun 2025 di Ruang Kenari, Kantor Wali Kota, Senin (20/04/2026). Dalam forum tersebut, Mohan menegaskan bahwa kondisi ini menuntut perubahan cara berpikir dan cara kerja birokrasi agar tetap fokus pada pelayanan publik yang optimal.
“Kita tidak bisa berjalan dengan pola lama di situasi yang baru. Adaptasi adalah keharusan,” tegasnya.
Salah satu harapan yang mengemuka adalah adanya intervensi kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya terkait kemungkinan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui APBN. Skema ini dinilai dapat menjadi ruang napas bagi keuangan daerah yang tengah tertekan.
Namun, di balik keterbatasan, Pemkot Mataram justru melihat peluang. Berbagai alternatif pembiayaan mulai dijajaki, mulai dari optimalisasi insentif pusat hingga partisipasi dalam ajang penghargaan nasional seperti Creative Financial. Bagi Mohan, inovasi dalam pengelolaan keuangan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
Tak hanya soal fiskal, Wali Kota juga menyoroti dinamika baru di era digital: persepsi publik. Pemerintah, menurutnya, harus lebih aktif membangun narasi positif dan komunikasi yang transparan di ruang publik, seiring derasnya arus informasi dan opini masyarakat.
“Kita tidak bisa mengabaikan opini publik. Pemerintah harus hadir, menjelaskan, dan membangun kepercayaan,” ujarnya.
Meski begitu, ruang kritik tetap dibuka lebar. Pemkot berkomitmen untuk responsif terhadap berbagai persoalan, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dan isu sosial.
Di tengah tantangan tersebut, sejumlah capaian tetap menjadi pijakan optimisme. Status sebagai kota maju dan indikator daerah sehat tingkat nasional menjadi bukti bahwa Mataram masih berada di jalur yang tepat. Ke depan, pembangunan tidak hanya difokuskan pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Istiningsih, mengingatkan bahwa perjalanan tahun 2025 diwarnai berbagai dinamika, baik tantangan maupun capaian. Ia berharap kondisi ke depan, baik di level daerah, nasional, maupun global, semakin kondusif sehingga tidak menghambat pembangunan.
Menurutnya, pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi fondasi utama.
“Keberhasilan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari sejauh mana kesejahteraan masyarakat meningkat dan angka kemiskinan dapat ditekan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya program pemerintah yang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Berdasarkan hasil reses DPRD, masih banyak aspirasi yang perlu segera ditindaklanjuti.
Karena itu, komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang solid antara dua lembaga menjadi kunci. Dari ruang-ruang dialog seperti inilah, solusi bersama diharapkan lahir.
Rapat koordinasi ini pun tidak sekadar menjadi forum evaluasi, tetapi diharapkan mampu melahirkan rekomendasi strategis—sebagai pijakan untuk memperkuat arah pembangunan Kota Mataram ke depan, di tengah tantangan yang tak semakin ringan. **(TK-DISKOMINFO)
About the Author
