Mataram, 2 Juni 2026 — Di tengah disrupsi teknologi, kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), dan berbagai tantangan global yang semakin kompleks, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa esensi kepemimpinan manusia dalam birokrasi tidak akan pernah tergantikan.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Selasa (2/6). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, dan dihadiri Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati Lombok Timur, para kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB, serta pejabat pemerintah daerah dari kabupaten/kota se-NTB.
Pelatihan tersebut diikuti 61 peserta yang berasal dari Kementerian Desa, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi NTB, serta pemerintah kabupaten/kota se-NTB. Dari jumlah tersebut, 11 peserta berasal dari Pemerintah Provinsi NTB dan 48 peserta dari pemerintah kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur mengingatkan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi berbagai perubahan besar yang berlangsung sangat cepat. Selain perkembangan teknologi dan AI, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan geopolitik global, ancaman krisis pangan dan energi, serta perubahan iklim yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut birokrasi untuk berubah dan bergerak lebih adaptif. Aparatur pemerintah tidak lagi cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi harus mampu menjadi penggerak perubahan yang menghadirkan solusi bagi masyarakat.
“Birokrasi tidak boleh lagi hanya bekerja secara administratif. Pemimpin harus mampu membaca perubahan, membangun inovasi, dan menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” tegasnya.
Umi Dinda, sapaan akrab Wakil Gubernur NTB, juga menyoroti semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam tata kelola pemerintahan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa secanggih apa pun teknologi berkembang, kepemimpinan manusia tetap memiliki peran yang tidak dapat digantikan.
Menurutnya, AI mungkin mampu membantu analisis data, mempercepat pelayanan administrasi, bahkan menggantikan sebagian pekerjaan rutin birokrasi. Akan tetapi, kemampuan mengambil keputusan di tengah ketidakpastian, membangun kepercayaan publik, menyatukan berbagai kepentingan, dan memimpin perubahan tetap membutuhkan sentuhan kepemimpinan manusia.
“AI mungkin dapat menggantikan banyak pekerjaan administratif, tetapi tidak akan pernah menggantikan kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, membangun kepercayaan, dan menyatukan berbagai kepentingan untuk tujuan yang lebih besar,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Umi Dinda juga menyampaikan apresiasi atas kembali diselenggarakannya PKN Tingkat II di NTB setelah sempat tidak dilaksanakan selama delapan tahun. Menurutnya, kehadiran kembali pelatihan strategis tersebut menjadi peluang penting untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan para pejabat pemerintah daerah.
Ia mengingatkan para peserta yang sebagian besar telah memiliki pengalaman panjang di birokrasi agar tidak berhenti belajar dan berinovasi.
“Pengalaman adalah modal yang sangat berharga, tetapi tantangan masa depan membutuhkan pemimpin yang terus belajar, beradaptasi, dan berani melakukan terobosan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Umi Dinda juga mendorong peningkatan peran perempuan dalam kepemimpinan birokrasi. Ia berharap peserta perempuan dapat menunjukkan kapasitas terbaiknya dan menjadi inspirasi bagi lahirnya lebih banyak pemimpin perempuan di masa depan.
Menurutnya, kepemimpinan bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan dan kompetensi, tetapi juga kemampuan membangun kepercayaan serta menghadirkan pengaruh positif bagi lingkungan kerja dan masyarakat.
Lebih lanjut Umi Dinda menegaskan bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan birokrasi menjadi sangat penting untuk mendukung agenda pembangunan NTB yang saat ini difokuskan pada pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas. Ketiga agenda tersebut juga sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia berharap Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XIII mampu melahirkan pemimpin-pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu menerjemahkan visi pembangunan menjadi program yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Yang dibutuhkan hari ini bukan sekedar birokrat yang mampu menjalankan aturan, tetapi pemimpin yang mampu membaca perubahan, membangun kolaborasi, dan menghadirkan solusi bagi masyarakat,” pungkasnya.(san/Kominfotik)
