Mataram – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., secara resmi menghadiri sekaligus mengukuhkan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (DPW AAIPI) Provinsi NTB untuk masa bakti 2025–2028, berlangsung di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Jumat (18/7).
Dalam sambutannya, Umi Dinda menyampaikan apresiasi dan selamat kepada jajaran pengurus baru, seraya menekankan pentingnya peran auditor internal dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Organisasi ini menjadi wujud komitmen kolektif para auditor untuk mendorong transformasi sistem pengawasan intern pemerintah, khususnya di tingkat daerah. DPW AAIPI NTB harus menjadi lokomotif perubahan dan mitra strategis dalam pembangunan daerah,” ujar Wagub NTB.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan apresiasi atas peningkatan kapabilitas seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di NTB yang telah mencapai Level 3 atau level Integrated, sebuah indikator kematangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal pemerintah.
“Ini bukan hanya capaian, tetapi juga tanggung jawab untuk terus menjaga kualitas pengawasan agar sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan harapan masyarakat,” tegasnya.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan baru ini, diharapkan AAIPI NTB mampu menjadi wadah koordinasi, komunikasi, dan penguatan kompetensi para auditor internal di daerah, serta menjembatani aspirasi dari tingkat kabupaten/kota hingga ke pusat.
AAIPI sebagai organisasi profesi para auditor internal pemerintah, memiliki posisi strategis dalam memperkuat peran APIP untuk menghadirkan pengawasan yang adaptif, independen, dan profesional di tengah dinamika pembangunan.
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (DPN AAIPI), Iwan Taufik Perwanto, SE., MBA, CGCAE, menegaskan pentingnya peran AAIPI sebagai wadah profesional bagi para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya standar profesi, kode etik, dan pengembangan kompetensi anggota sebagai pondasi utama dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjadikan APIP sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berdaya saing. Oleh karena itu, sinergi antara pusat dan daerah harus terus diperkuat, termasuk dalam membangun kapasitas dan memperluas ruang kolaborasi,” ujar Iwan dalam sambutannya.
Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan slogan AAIPI tahun 2025, yaitu “Berdaya, Kokoh, dan Terpercaya.” Slogan ini diharapkan menjadi semangat yang menyatukan seluruh anggota AAIPI di wilayah NTB dalam menjalankan peran pengawasan internal secara profesional dan berintegritas.
Kepengurusan DPW AAIPI NTB yang baru dikukuhkan terdiri dari unsur Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota, serta perwakilan dari instansi pengawasan lainnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Struktur organisasi ini juga mencakup beberapa komite penting seperti Komite Kode Etik, Komite Telaahan Sejawat, dan Komite Pengembangan Kompetensi.
(diskominfotikntb)
