Mataram-Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi., M. Si., menghadiri secara virtual Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri (FORKOMSAM), di Pendopo Timur Gubernuran Mataram, Rabu (14/12).
FORKOMSAM bertajuk “Sinkronisasi peran K/L dalam Mengimplementasikan Agenda Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik Guna Terjaganya Stabilitas Ketahanan Nasional”.
Dalam arahannya, Menkopolhukam Prof. Moh. Mahfud MD menyampaikan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi tantangan diantaranya pandemi covid-19, ancaman resesi tahun 2023, dan kondisi politik sehingga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
“Dalam hal memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, negara harus hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa dan menegakkan kedaulatan negara,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyebutkan terdapat isu yang berkembang dimana adanya oknum penegak hukum yang melakukan tindak pidana, kompleksitas pelayanan birokrasi, upaya peningkatan kualitas demokrasi dan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.
“Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut, diperlukan konsepsi ketahanan nasional dibidang polhukhankam dari tingkat pusat hingga ke daerah,” pungkasnya. (san/her/diskominfotik)
Mataram-Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi., M. Si., menghadiri secara virtual Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri (FORKOMSAM), di Pendopo Timur Gubernuran Mataram, Rabu (14/12).
FORKOMSAM bertajuk “Sinkronisasi peran K/L dalam Mengimplementasikan Agenda Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik Guna Terjaganya Stabilitas Ketahanan Nasional”.
Dalam arahannya, Menkopolhukam Prof. Moh. Mahfud MD menyampaikan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi tantangan diantaranya pandemi covid-19, ancaman resesi tahun 2023, dan kondisi politik sehingga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
“Dalam hal memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, negara harus hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa dan menegakkan kedaulatan negara,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyebutkan terdapat isu yang berkembang dimana adanya oknum penegak hukum yang melakukan tindak pidana, kompleksitas pelayanan birokrasi, upaya peningkatan kualitas demokrasi dan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.
“Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut, diperlukan konsepsi ketahanan nasional dibidang polhukhankam dari tingkat pusat hingga ke daerah,” pungkasnya. (san/her/diskominfotik)
