Lombok Tengah,— Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Wirawan, resmi membuka Diklat Kewirausahaan di Bidang Teknis Olahan Makanan (Tata Boga) yang digelar untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem yang menyasar kelompok masyarakat miskin ekstrem dan buruh tani tembakau dari tiga desa, yakni Desa Beleka, Desa Beleka Daye, dan Desa Lebe Sane. Senin (13/04/2026)
Diklat ini merupakan hasil kerja kolaboratif lintas sektor antara Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB melalui Balai Diklat Koperasi dan UKM (Balatkop UKM), bersama Pemerintah Desa setempat, LSM LAU, dan Politeknik Pariwisata Mataram.
Program ini dirancang bukan sekadar pelatihan keterampilan, tetapi juga meliputi pendampingan usaha dan dukungan prasarana, sehingga hasil pelatihan mampu berbuah pada peningkatan pendapatan nyata bagi keluarga peserta.
Menurut H. Wirawan, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan ekonomi produktif. “Kami ingin memastikan pelatihan seperti ini tidak berhenti pada teori, tetapi berlanjut pada pembentukan usaha rumahan yang mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.
Peserta pelatihan terdiri dari ibu rumah tangga kelompok masyarakat miskin ekstrem, yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi. Mereka dibekali keterampilan praktis di bidang olahan makanan atau tata boga, dengan harapan dapat mengembangkan usaha berbasis lokal.
Selain peningkatan kapasitas, peserta juga akan mendapatkan bantuan prasarana usaha agar hasil pelatihan dapat segera diimplementasikan.
Program ini juga sejalan dengan Program Tembang Pugis, yang mendorong kesetaraan gender dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan ekonomi. Melalui pendekatan ini, perempuan ditempatkan sebagai subjek utama pengembangan UMKM dan penggerak ekonomi keluarga.
Kegiatan ini terintegrasi dengan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Provinsi NTB, serta diarahkan untuk memperkuat ekosistem UMKM berbasis desa melalui koperasi dan jejaring usaha lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu:
• Meningkatkan pendapatan keluarga peserta,
• Mengurangi kerentanan ekonomi kelompok miskin ekstrem,
• Mendorong kemandirian perempuan desa, dan
• Mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan model kolaborasi ini menjadi best practice dalam penanganan kemiskinan ekstrem yang dapat direplikasi di daerah lain di NTB.
“Dengan kolaborasi lintas sektor dan keberpihakan pada kelompok rentan, kami optimis NTB bisa menjadi contoh sukses pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia,” tutup H. Wirawan. (Tim PPID Diskop UKM NTB)
About the Author
