Selong, 23 April 2025 – Yudiatna Dwi Sahreza, menyampaikan kritik dan masukan terkait pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedjono Selong, Lombok Timur.
Melalui suratnya, ia menyoroti masalah overload pasien yang tidak seimbang dengan peningkatan kualitas layanan, mengakibatkan lamanya waktu tunggu di Instalasi Gawat Darurat (IGD) maupun poliklinik.
Yudiatna menyoroti adanya peningkatan anggaran RSUD Soedjono Selong, tercermin dalam RAPBD Perubahan 2023 dengan tambahan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp 29,627 miliar.
Ia juga menyinggung realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur yang menunjukkan kinerja keuangan daerah yang baik, dengan realisasi hingga akhir tahun 2024 mencapai 80,28{066c5e27c046ccad1da8686acefeb533f867f6b66191ea97f3a9b5263a020c41} dan tahun 2023 sebesar 58,27{066c5e27c046ccad1da8686acefeb533f867f6b66191ea97f3a9b5263a020c41} dari target.
Menurutnya, peningkatan anggaran ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki fasilitas, menambah tenaga medis, dan mengoptimalkan sistem pelayanan.
Yudiatna berharap Direktur RSUD Soedjono Selong dapat menanggapi serius permasalahan ini dan melakukan evaluasi menyeluruh, penambahan tenaga kesehatan, serta peningkatan sarana dan prasarana demi kenyamanan dan keselamatan pasien.
Berikut isi suratnya
Kepada Yth.
Direktur RSUD Soedjono Selong
di Tempat
Dengan hormat,
Melalui tulisan ini, saya ingin menyampaikan kritik dan masukan atas pelayanan yang ada di RSUD Soedjono Selong. Sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Kabupaten Lombok Timur, RSUD Soedjono Selong memegang peranan vital dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Namun sangat disayangkan, hingga hari ini masih terdapat sejumlah kendala dalam pelayanan yang tidak kunjung teratasi, khususnya menyangkut daya tampung pasien dan kecepatan layanan.
Salah satu permasalahan utama adalah overload pasien yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Banyak pasien yang terpaksa menunggu terlalu lama, baik di IGD maupun di poliklinik, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat dan bisa berdampak fatal bagi pasien.
Padahal, jika kita meninjau dari sisi penerimaan anggaran, RSUD Soedjono Selong justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam RAPBD Perubahan tahun 2023, terdapat tambahan pendapatan dari BLUD sebesar Rp 29,627 miliar. Ini merupakan angka yang besar dan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas, menambah tenaga medis, atau setidaknya memperbaiki sistem pelayanan yang selama ini dirasa tidak optimal.
Lebih jauh, berdasarkan data realisasi PAD Kabupaten Lombok Timur, hingga akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp 486,398,313,358 atau sekitar 80,28{066c5e27c046ccad1da8686acefeb533f867f6b66191ea97f3a9b5263a020c41} dari target, sementara di tahun 2023 mencapai Rp 383,871,394,335 atau 58,27{066c5e27c046ccad1da8686acefeb533f867f6b66191ea97f3a9b5263a020c41} dari target. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah tidak dalam kondisi krisis, sehingga alasan keterbatasan anggaran tidak bisa dijadikan pembenaran atas lambatnya perbaikan layanan publik seperti di RSUD Soedjono Selong.
Sebagai warga Lombok Timur yang peduli akan mutu pelayanan kesehatan, saya berharap pihak manajemen rumah sakit, khususnya Bapak Direktur RSUD, dapat melihat permasalahan ini secara serius. Kualitas pelayanan rumah sakit adalah cerminan dari keberpihakan kita kepada rakyat. Dengan adanya anggaran yang meningkat, kami menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem layanan, penambahan tenaga kesehatan, serta peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kenyamanan dan keselamatan pasien.
Demikian masukan ini saya sampaikan dengan harapan besar akan adanya perubahan. Terima kasih.
Hormat saya,
Yudiatna Dwi Sahreza
(Pemerhati Pelayanan Publik)
About the Author
