Mataram – Mewakili Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi, Rahmadin, menghadiri rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB. Kegiatan tersebut berlangsung di Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Rabu (24/6/2026).
Rapat ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk memastikan berbagai program pembangunan berjalan sesuai target, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain mengawal realisasi program yang bersumber dari APBD, kegiatan monitoring dan evaluasi juga bertujuan memetakan kontribusi perangkat daerah terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional di wilayah NTB.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmadin menyampaikan bahwa Dinas Koperasi UKM NTB akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang berlokasi di Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, pada 2 Juli 2026 mendatang.
Menurutnya, kegiatan monev menjadi instrumen penting untuk memperoleh gambaran langsung mengenai perkembangan program di lapangan, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang penguatan kelembagaan koperasi di daerah.
“Monitoring dan evaluasi tidak hanya berfungsi untuk melihat capaian program, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan langkah strategis dan kebijakan yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan keberhasilan program pembangunan,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap dapat memperkuat peran perangkat daerah sebagai orkestrator pembangunan sesuai bidang tugas masing-masing, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengambilan keputusan berbasis kondisi riil di lapangan.
Kegiatan monev dilaksanakan melalui kunjungan lapangan dan dialog langsung dengan masyarakat, pelaku usaha, serta pihak-pihak terkait. Setiap perangkat daerah juga diwajibkan menyusun laporan hasil kunjungan beserta rencana tindak lanjut maksimal satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB.
Dengan kehadiran langsung pemerintah di tengah masyarakat, diharapkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi NTB semakin meningkat serta mampu mendorong percepatan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. (Tim PPID Diskop UKM NTB)
About the Author
