Mataram-Pemerintah NTB menggelar rapat koordinasi fokus membahas kesiapan menyambut program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Agenda tersebut di gelar Pandopo Tengah, Rabu, (4/12/24)
Pj Gubernur NTB, Dr. Hassnudin, M.M dalam sambutannya mengintruksikan agar setiap OPD lingkup Pemprov NTB memastikan kesiapanmenyambut program yang melibatkan semua daerah tersebut.
“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas kelautan misalnya, memastikan kesiapan data peserta didik dan ikan segar, karena Ini program yang menginginkan manusia berkualitas menuju Indonesia 2045,” ungkap Pj Gubernur.
Lanjut Pj Gubernur NTB, program SPPG ini
menekankan bahwa SDM yang berkualitas adalah fondasi dari kemajuan bangsa. SDM berkualitas tidak hanya diukur dari kemampuan intelektual dan keterampilan, tetapi juga dari kesehatan fisik dan mental yang optimal, yang semuanya dipengaruhi oleh pola makan dan status gizi.
Peran gizi dalam membangun manusia berkualitas pemenuhan gizi yang baik menjadi inti dari visi ini karena gizi yang optimal sejak dini memiliki dampak langsung terhadap kemampuan anak dalam belajar, berprestasi, dan berkontribusi pada masyarakat.
“Program SPPG ini akan mampu mendorong inovasi di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, teknologi, dan ekonomi,” jelas Purnawirawan TNI tersebut
Mantan Penjabat Gubernur Sumut tersebut juga menyampaikan, dalam Perpres No. 83 Tahun 2024 menyebutkan bahwa yang menjadi sasaran dalam program SPPG tersebut adalah Pendidikan anak usia dini (Siswa TK/PAUD/RA), Pendidikan dasar (Siswa SD/MI), Pendidikan menengah di lingkungan Pendidikan umum (Siswa SMP/MTs dan SMA/MA), Pendidikan kejuruan (Siswa SMK), Pendidikan keagamaan (Siswa Sekolah Keagamaan Lainnya, Pendidikan khusus (SLB), Pendidikan layanan khusus, Pendidikan pesantren (santri).
“Sementara pada non peserta didik, itu ada pada Ibu hamil, Ibu menyusui dan Anak balita”, terangnya
Hadir dalam acara tersebut, Danrem 162 Wirabhakti NTB, Dandim 1606 Mataram, Danlanal, Danlanud, Polda NTB, Sekda, Asisten 1, Asisten 2, Asisten 3, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Dikbud, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas PMPD Dukcapil, Dinas P3AP2KB, BPBD dan BPOM. (Uba/her/Kominfotik)
