Mataram, 7 November 2025 — Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Literasi dan Pengembangan Media Koperasi, Nico Nararian, menutup kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendampingan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) yang digelar sejak 3 hingga 7 November 2025 di Hotel Golden Palace, Mataram, Jumat (7/11/2025).
Penutupan kegiatan tersebut diawali dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber, yang dipandu langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri. Turut hadir dalam kesempatan itu perwakilan Asisten Deputi (Asdep) dari Kemenkop RI, Sekdiskop UKM NTB serta seluruh kepala bidang lingkup Diskop UKM NTB.
Dalam sambutannya, Ahmad Masyhuri mengajak para peserta untuk memanfaatkan kehadiran pejabat pusat guna menyampaikan aspirasi dan masukan secara langsung.
“Mumpung ada pembina dari pusat hadir bersama kita, maka harus kita manfaatkan secara maksimal. Silakan bertanya apa saja mengenai Koperasi Desa Merah Putih kepada dua narasumber kita dari pusat,” ujar Masyhuri.
Beberapa peserta kemudian menyampaikan pertanyaan dan masukan terkait pelaksanaan program KDKMP di daerah. Sarifudin, peserta dari Kabupaten Bima, menyoroti persoalan akses internet yang masih menjadi kendala dalam penggunaan aplikasi SIMKOPDES.
“Di Kabupaten Bima masih ada desa yang belum terkoneksi internet. Mohon ada perhatian khusus dari Kementerian untuk tindak lanjutnya,” ujarnya.
Sementara itu, Lukman dari Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan harapan agar program KDKMP mendapatkan perlakuan khusus, terutama terkait suku bunga pinjaman dan kemitraan dengan BUMN.
“Kami berharap KDKMP ini diperlakukan sebagai program spesial. Jangan sampai bunga pinjaman atau kemitraannya sama seperti masyarakat umum,” katanya.
Peserta lain, Karim dari Lombok Barat, menyoroti tingginya bunga pinjaman dari Himbara dan belum meratanya kepemilikan aset desa untuk pengembangan koperasi. Ia juga berharap agar pendamping BA dan PMO mendapatkan kepastian kelanjutan kontrak kerja.
“Kami berharap kebijakan untuk KDMP ini dilakukan secara totalitas. Jangan sampai nasib pendamping BA seperti pendamping koperasi sebelumnya yang diputus kontrak,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Nico Nararian menjelaskan bahwa persoalan akses internet di desa telah menjadi perhatian serius Kemenkop UKM.
“Setelah pendataan, ada sekitar 14 ribu desa yang belum memiliki akses internet. Karena itu, Satgas Koperasi Desa Merah Putih berkoordinasi dengan Kominfo dan Telkom sebagai penyedia teknologi untuk pembangunan BTS secara bertahap,” jelas Nico.
Ia menambahkan bahwa sementara proses tersebut berlangsung, PMO kabupaten dan provinsi diminta membantu mengisi aplikasi SIMKOPDES bagi desa yang belum memiliki jaringan.
Sementara itu, perwakilan Asdep Kemenkop RI menegaskan bahwa Kemenkop UKM terus berupaya memperjuangkan relaksasi bunga pinjaman melalui komunikasi dengan Kementerian Keuangan.
“Pinjaman dari Himbara tetap bersifat kredit, bukan hibah. Tapi kami sedang mengupayakan penurunan bunga agar lebih ringan,” ujarnya.
Asdep menekankan pentingnya pendataan aset dan lahan “clean and clear” untuk pengembangan koperasi desa. Data tersebut, kata dia, menjadi dasar bagi tahapan berikutnya dalam program KDKMP.
“Yang sudah memiliki lahan seluas minimal seribu meter persegi agar segera didaftarkan ke SIMKOPDES,” ujarnya.
Pada akhir kegiatan, Ahmad Masyhuri kembali mengingatkan seluruh peserta agar segera menuntaskan laporan pendataan lahan dan kondisi desa paling lambat 15 November 2025.
“Yang belum punya lahan pun harus tetap dilaporkan, agar bisa dicarikan solusinya. Pemerintah akan mengusahakan agar pembangunan tidak memberatkan koperasi desa,” tegasnya.
Pelatihan yang berlangsung selama lima hari ini diikuti 243 peserta berasal dari Tenaga BA, Tenaga PMO pendamping Desa dan Pendamping Kopeasi dari seluruh kabupaten/kota se-NTB dan diharapkan mampu memperkuat peran pendamping dalam membangun koperasi desa yang mandiri dan berdaya saing. (Tim KM Mataram)
