Pemerintah Provinsi NTB menggalang masyarakat yang berkemampuan untuk menjadi orang tua asuh guna mencagah stunting (gizi buruk) pada anak.
“Gerakan masyarakat ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam penanganan masalah stunting di Provinsi NTB”, ujar Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., Rabu (28/9) di Kantornya.
Dijelaskannya, selain mengoptimalkan posyandu keluarga yang tersebar diseluruh kabupaten/kota se-NTB, bahwa permasalahan stunting di NTB sangat membutuhkan banyak peran dan inovasi.
Oleh karenanya, walaupun belum berjalan, diharapkan gerakan orang tua asuh ini kedepan dapat menjadi salah satu solusi penanganan masalah stunting.
Selain itu, menampik pernyataannya sebelumnya tentang keterlibatan ASN dalam gerakan ini, ia mengatakan bahwa tidak ada pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN lingkup Pemprov NTB.
“Ini hanya himbauan bagi ASN untuk dapat berpartisipasi untuk menjadi orang tua asuh. Jadi tidak ada pemotongan TPP,” tegasnya.
Ditambahkan, ini pun murni merupakan usulannya untuk bersama berkolaborasi menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen secara nasional pada tahun 2024.
“InsyaAllah program-program dan inovasi yang diupayakan tidak akan menimbulkan resistensi bagi pihak manapun,” pungkas Iswandi.
