Mataram-Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat bagi Pemprov NTB pada tahun Anggaran 2023 mendatang meningkat tiga persen.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sudarmanto saat pertemuannya dengan Sekda NTB Drs. HL. Gita Ariadi di Kantor Gubernur NTB, Selasa (1/11/2022) merinci, kenaikan dimaksud terjadi pada dana bagi hasil sebesar 15,27 persen senilai 141,45 miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi Rp8 miliar lebih.
Progres realisasi ini seperti dikatakan Sudarmanto secara detail untuk DAK fisik harus menjadi perhatian untuk dicairkan seluruhnya.
Untuk dana PEN, Kredit Usaha Rakyat sudah tersalur 5,8 triliun dari target 3,6 untuk 140.440 ribu debitur. Begitu pula dengan PKH, BLT dan BSU telah dibayarkan tepat waktu.
Pertemuan tersebut juga sekaligus dihajatkan untuk menyerahkan piagam penghargaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan daerah selama sebelas kali berturut turut.
Sehubungan dengan itulah, Sekda Gita Ariadi akan segera melakukan konsolidasi data dan program pembiayaan pembangunan atas proyeksi 2023 tersebut dan segera menyelesaikan administrasi laporan serapan dan penggunaan anggaran tahun ini yang sudah mencapai delapan puluh persen lebih kurang dari dua bulan.
“Untuk realisasi kita memang terus melakukan pengawasan dan pengendalian agar serapan anggaran maksimal,”, ujar Sekda.
Dikatakan Sudarmanto, belanja APBD NTB tahun ini masuk di papan tengah diantara propinsi lainnya di Indonesia, meski realisasi APBN, NTB masuk dalam lima besar. (jm/her/Diskominfotik).
