Hasil monitoring dan evaluasi Badan Publik Informatif di Nusa Tenggara Barat meningkat. Dalam pemberian Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi NTB di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (24/10), hal ini menjadi tantangan meneguhkan komitmen nasional selama lima tahun berturut turut sebagai pemerintah provinsi Informatif.
“Saya mengapresiasi Komisi Informasi NTB dan berharap seluruh lembaga publik makin inovatif dan proaktif dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat”, ujar Penjabat Gubernur Hassanudin.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi NTB, Sansuri Spt, MM mengatakan, hasil monev KI tahun ini, jumlah pemerintah kabupaten/ kota yang mendapatkan predikat Informatif naik sepuluh persen dari tahun lalu sebesar 50 persen sedangkan PPID OPD dan pemerintah desa tetap 25 persen dari hasil monev tahun lalu.
“Terimakasih kepada Pj Gubernur yang telah menetapkan transparansi sebagai tagline daerah kita sehingga menjadi motivasi kita semua untuk good governance”, sebutnya.
Sebanyak 95 badan publik, 10 PPID kabupaten kota, 45 OPD provinsi dan 10 PPID Desa yang dilakukan monev dan visitasi menunjukkan kenaikan 70 persen untuk kategori PPID kabupaten kota dan OPD provinsi meningkat menjadi 75 persen dan 12,5 persen PPID Desa dengan predikat Informatif dengan catatan mendapatkan penghargaan nasional selama tiga tahun berturut turut yang tahun ini diwakili dua desa yakni Aikmual, Loteng dan Desa Beru, KSB. Sedangkan sengketa informasi di KI NTB juga meningkat dari 24 menjadi 30 kasus.
Berikut peraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi tahun 2024 ;
1. KABUPATEN DOMPU
2. KABUPATEN LOMBOK BARAT
3. KABUPATEN LOMBOK UTARA
4. KABUPATEN SUMBAWA
5. KABUPATEN LOMBOK TIMUR
6. KOTA MATARAM
7. KABUPATEN SUMBAWA BARAT
8. DESA PUYUNG KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
9. DESA DESA BERU KECAMATAN BRANG REA KABUPATEN SUMBAWA
10. DESA LAJUT KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
11. DESA AIK MUAL KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
12. DESA LEMBAR SELATAN KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT
13. DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB
14. BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB
15. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB
16. KEPENDUDUKAN DAN CẤTATAN SIPIL PROVINSI NTB
17. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAH DESA
18. INSPEKTORAT PROVINSI NTB
19. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTB
20. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NTB
21. DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI NTB
22. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB
23. BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI NTB
24. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB
25. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB
26. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NTB
27. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB
28. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI NTB
29. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB
30. BIRO KESRA SETDA PROVINSI NTB
31. SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB
32. DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTB
33. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI NTB
34. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NTB
35. BADAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
36. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK
37. DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NTB
38. DINAS SOSIAL PROVINSI NTB
39. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NTB
40. BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI NTB
41. BADAN RISET INOVASI DAERAH PROVINSI NTB
42. BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTB
43. DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB
44. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTB
45. RUMAH SAKIT HL MANAMBAI ABDUL KADIR PROVINSI NTB
46. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB
47. RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB
48. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB.(jm/her/kominfotik)
