Mataram – – Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menghadiri Rapat Video Conference terkait Kebijakan Pengendalian Inflasi khususnya Sosialisasi Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait dengan Kebijakan Recofusing 2% Dana Alokasi Umum (DAU) dan Kebijakan Penggunaan Dana Bansos, Senin (05/09).
Rapat tersebut dipimpin secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M. Pd., Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr. Dra Hj. Ida Fauziyah, M.Si, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung RI, Dr. ST. Burhanuddin, SH., MM, Wakil Menteri Keuangan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lembaga, Kepala Daerah Gubernur, Walikota, Bupati dan jajarannya.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menghimbau agar masyarakat kurang mampu dapat terus dijaga, melalui beberapa skema yang akan dilakukan pemerintah, seperti pemberian Jaring Pengaman SOSIAL (JPS) bagi masyarakat kurang mampu, dukungan bagi pekerja melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan dukungan Pemda sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) terdiri dari DAU atau DBH.
“Kita akan terus berupaya menjaga masyarakat kurang mampu, diantaranya melalui skema yang telah disusun pemerintah memberikan BLT sebesar 12.4 triliun yang di kelola Kemensos, dukungan untuk pekerja yang dikelola untuk kemenaker sebanyak 9,6 Triliu, Pemda 2 persen dari dana transfer umum yang berasal dari DAU dan DBH,” ucapnya.
Wakil Menteri Keuangan, Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D menjabarkan skema pemberian bansos tambahan sebesar 24,17 Triliun. BLT dan BSU akan dieksekusi pada akhir Agustus atau awal September dan dukungan dari Pemda 2 persen perkirakan dapat dieksekusi pada Oktober.
“Kita berharap ini nanti program perlindungan sosial, bisa mendorong penciptaan lapangan kerja, bagi usaha mikro, usaha kecil, ojek, angkutan umum, nelayan dan lainnya sesuai karakteristik daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menuturkan bahwa langkah nyata yang dilakukan untuk menangani inflasi, yaitu salah satunya melalui operasi pasar.
“Langkah real pemerintah untuk menangani inflasi yaitu operasi pasar dan tadi dijelaskan bahwa subsidinya akibat gejolak eksternal itu membengkak. Jadi pemerintah tidak punya pilihan lain, disisi yang lain kita tidak mau memberatkan masyarakat sehingga nanti ada bantuan kepada masyarakat langsung supaya nanti yang betul-betul terkena dampaknya tidak terlalu memberatkan,” tutur Bang Zul. (ser/opk/diskominfotik)
