Mataram – Pada hari Selasa (06/02/2024), Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama Tim Desk Kota Mataram di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram.
Rapat ini dilaksanakan untuk memastikan kelancaran, kondusifitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, sesuai dengan prinsip Demokrasi.
Dalam sambutan pembuka, Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana, yang diwakili oleh Asisten I Setda Kota Mataram H. Lalu Martawang, menyoroti tantangan besar yang dihadapi.
Beliau menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi di antara seluruh anggota Tim Desk Pemilu Kota Mataram. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tugas dan kewajiban Tim Desk Pemilu 2024 dapat terpenuhi dengan baik, serta memberikan fasilitas yang memadai untuk penyelenggaraan Pemilu.
“Hari ini, mari kita komitmen untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 pada tanggal 14 Februari mendatang. Setiap tahapan harus berjalan dengan aman dan lancar,” ungkapnya.
Pentingnya perhatian terhadap beberapa aspek menjadi sorotan dalam rapat tersebut. Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) beserta segala perlengkapannya, seperti kotak suara dan surat suara, harus dipastikan sudah siap. Kesiapan petugas kesehatan dan posko kesehatan di masing-masing Puskesmas juga menjadi fokus, bersama dengan keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.
Pesan khusus diberikan kepada Lurah dan Camat untuk menjaga kondisi wilayah tetap aman dan kondusif. Koordinasi dengan TNI/Polri sangat diharapkan, dan perlu segera melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan Pemilu.
“Tidak kalah pentingnya, fasilitasi kebutuhan KPU dan Bawaslu harus diutamakan agar Pemilu berjalan sesuai rencana. Segera laporkan hasil Pemilu ke Posko Desk Pemilu melalui Aplikasi Desk Pemilu,” tambahnya.
Sebagai informasi tambahan, setiap instansi diharapkan mengirimkan satu operator untuk penginputan data hasil Pemilihan Umum. Posko Desk Kota Mataram berlokasi di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram. Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses Pemilu berjalan efisien dan transparan sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan. (TK-Diskominfo)
