Mataram: berada di Aula Bung Hatta Diskop UKM NTB, Kadiskop UKM NTB Ahmad Masyhuri bersama jajarannya mengikuti Sosialisasi Penyusunan Peta Jalan yang disampaikan olehYayasan Bina Swadaya Jakarta berkejasama dengan Corp Foundation dan Kemendagri . (29/06/2022)
Dalam diskusi Ahmad Masyhuri menyampaikan bagaimana agar Peta Jalan ini bisa masuk ke program pemerintah dan sejalan dengan kebijakan yang ada di Provinsi dan Kabupaten Kota khususnya dalam peningkatan dan pengembangan UMK.
Sementara itu Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Kelambagaan Koperasi) H.Hilwan, Se.M.Si menyampaikan permasalahan di UMK adalah pemasaran untuk itu melalui Peta Jalan ini bisa membangun interkoneksitas, memitrakan UMK dengan Asosiasi Pengusaha, NGO dan beberapa lembaga lainnya yang kedepannya bisa menjadi acuan.
Selain itu berharap ada penajaman Peta Jalan lewat diklat atau lewat media dengan sedikit merubah mindset diklatnya dengan para UMK.
“ jangan sampai begitu materi diklat tidak sesuai dengan peserta , semisal Diklatnya A tapi peserta yang datang B, Kita cari efektifnya diklat , dan ini mungkin perlu dirubah”. Kata Hilwan
Anggota Tim penyusuan peta jalan UMK Puspita Nursari mengatakan kegiatan ini adalah Sosialisasi sebagai bahan reperensi kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota yang memiliki rencana pembangunan daerah.
“Minimal ini dijadikan reperensi pengembangan UMK” Ujar Puspita
Sambung Puspita, dukungan pemerintah daerah sangat diharapkan agar bisa menjadi perda, karena ada beberapa pihak yang sudah melakukan itu, semisal di Banyuwagi, ada perda yan mengharuskan ASN untuk berbelanja kepada UMK (Usaha Mikro Kecil) kemudian penggunaan produk local pada setiap kegiatan daerah. Termasuk juga ini bagian dari NTB Mall yang memiliki E-Commerce yang di lakukan oleh Pemerintah daerah.
“ Sebenarnya pemerintah daerah bisa mengadopsi Peta Jalan dan dibeberapa tempat memang sudah di lakukan. Mensinkronisasikan program tidak hanya pemerintah daerah namun juga perguruan tinggi, Non-Governmental Organization (NGO), Asosiasi Pengusaha. Dengan sinkronnya antara Pemerintah Daerah dengan Asosiasi Pengusaha,Perguruan Tinggi dan NGO dapat mensuplai produk UMK yang dijembatani oleh Peta Jalan”. Tutup Puspita (Tim KM Mataram)
