Mataram — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kesiapan dalam Pelaksanaan Bimtek Fasilitator Penanganan PMK.
Sekda Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi M.Si diwakili Kepala BPBD Provinsi NTB H. Sahdan, ST,.MT dalam acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bimtek Fasilitator Penanganan Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) secara during pada Jum’at (2/9) di ruang Kerja Sekda.
Kepala BPBD Provinsi NTB H. Sahdan, ST,.MT menjelaskan, rencana pelaksanaan Bimtek fasilitator dalam rangka upaya pencegahan PMK. Bimtek akan dilaksanakan di 5 provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat pada minggu kedua bulan September.
Untuk NTB sendiri mendapat jadwal pada minggu ke 2 Pelaksanaan Bimtek (13-15 Sept) Regional 2 yakni bersama daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur dan Banten.
“Seperti yang kita ketahui bersama PMK saat ini telah menyebar di Indonesia banyak menyerang hewan ternak yang penyebabnya melalui infeksi virus yang menyerang mulut dan kuku. Penyakit ini dapat menyebar sangat cepat,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui dampak yang sangat besar dari PMK ini juga sangat mempengaruhi sektor ekonomi. Hampir mencapai 99 Triliun pertahun dan pengendaliannya sulit ditangani karena membutuhkan biaya yang sangat besar.
Direktur Mitigasi Bencana BNPB Taufik Kartiko dalam arahannya menyampaikan, menghadapi hal tersebut pemerintah harus terus bergerak dalam hal ini dimulai dari pembentukan satuan tugas (Satgas) pengamanan. BNPB selain pengadaan vaksinasi dan pengobatan pada hewan-hewan yang terinveksi dilakukan pula upaya pencegahan penyebarluasan PMK di berbagai daera.
Lanjut dia, strategi yang dilakukan yaitu menyelenggarakan bimtek fasilitator penangangan PMK tahun 2022. Kegiatan ini akan dilakukan di 20 provinsi zona merah PMK dengan jumlah 100 peserta per provinsi. Selain pengadaan vaksinasi dan pengobatan, dilakukan pula pencegahan penyebaran PMK di seluruh daerah.
Capaian yang diharapkan yaitu terbentuknya fasilitator mensosialisasikan pencegahan dan penanganan. 900 ribu keluarga peternak di Indonesia. Dalam menyelenggarakan Bimtek dengan baik sesuai dengan yang diharapkan sehingga maka perlu komitmen dan keseriusan peserta bimtek.
“Kami mengharapkan semoga penyelenggaraan bimtek ini dapat terlaksana dengan lancar, efektif, efisien serta tepat sasaran,” harap Taufik Kartiko.
Sementara itu Bagus Tjahjono selaku koordinator penanganan PMK BNPB memaparkan, target kerja Satgas PMK Bidang Pencegahan yaitu sosialisasi di 20 Provinsi Terjangkit Virus PMK. Dan sasaran kerjanya adalah pembentukan 100 orang fasilitator pencegahan PMK di masing-masing Provinsi terjangkit virus PMK.
“Untuk fasilitator narasumber nya adalah penyuluh peternakan, Babhinkamtibmas, Babinsa, relawan. Untuk penerima manfaat adalah masyarakat, relawan, peternak, pedagang hewan dan stakeholder terkait lainnya,” ungkapnya.
Menurut dia, setiap fasilitator yang telah mengikutiBbimtek ini akan memberikan edukasi/sosialisasi kepada 10 keluarga per hari selama 45 hari. Dengan asumsi jika 1 keluarga terdiri dari 4 orang yaitu bapak, ibu dan 2 orang anak, maka terdapat 3 juta enam ratus ribu orang yang tersosialisasikan pencegahan PMK.
“Perlu diketahui timeline program kerja Satgas PMK Bidang Pencegahan pada bulan Agustus yaitu penyusunan dan hasil cetak materi sosialisasi edukasi pencegahan serta proses rekruitmen fasilitator PMK. Pada bulan September pelaksanaan Bimtek fasilitator di 20 Provinsi. Di bulan Oktober Pengerahan Fasilitator. Bulan November Monitoring & Evaluasi Sampel di 5 lokasi. Dan terakhir Desember penyelesaian administrasi dan pelaporan,” tutupnya. (nia/her/diskominfotik).
