Sumbangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan

1. Mengenal Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum karena pendapatan yang rendah atau di bawah garis kemiskinan. Penetapan garis kemiskinan berbeda-beda, tergantung dari daerah masing-masing serta waktu. Hal ini disebabkan setiap daerah mempunyai kondisi dan potensi yang berbeda, terutama menyangkut kondisi perekonomian yaitu harga, inflasi, pertumbuhan, dan lain-lain. Kemiskinan merupakan lingkaran setan (vicious ciecle) yang sulit diputus karena setiap penyelesaian akan memunculkan persoalan kemiskinan baru. Untuk memutus lingkaran kemiskinan diperlukan anggaran yang tidak sedikit serta upaya terintegrasi antar lembaga.

Akibat dari kemiskinan maka produksi barang dan jasa akan rendah dan pendapatan juga semakin rendah. Karena pendapatan masyarakat yang rendah maka permintaan barang dan jasa juga semakin rendah, yang berakibat pada akumulasi modal berkurang. Dengan modal yang berkurang maka investasi menjadi rendah, akibatnya produksi juga rendah dan akan menciptakan kemiskinan. Kondisi ini terus berputar dan sulit diputus sehingga membentuk lingkaran setan yang sulit diputus. Intervensi  dalam  bentuk  kebijakan dan  program

akan sulit ditentukan, memulai darimana dan dalam bentuk apa. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dalam berbagai program yang terintegrasi.  

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kebutuhan hidup minimum tersebut dikonversi dalam 9 kebutuhan pokok yang selanjutnya dikonversi dalam bentuk rupiah. Jumlah uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum tersebut selanjutnya digunakan sebagai batas kemiskinan atau yang biasa dikenal dengan garis kemiskinan. Kemiskinan yang demikian disebut sebagai sebagai kemiskinan absolut atau mutlak. Sebaliknya kemiskinan relatif, mempunyai standar yang berbeda tergantung dari daerah masing-masing. Pada kawasan yang ditinggali orang-orang kaya, pasti terdapat orang yang paling miskin diantara orang-orang kaya, karena standar kemiskinan yang berbeda.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat kebijakan yang kurang tepat sehingga berdampak pada pemiskinan masyarakat. Pembangunan pertokoan modern, mall, dan lain-lain yang dilakukan secara membabibuta dengan cara penggusuran lahan masyarakat, di satu sisi akan memajukan perekonomian namun disisi lain akan memiskinkan masyarakat karena kehilangan pekerjaan. Proses pemiskinan masyarakat merupakan bentuk kemiskinan struktural. Oleh karena itu, perlu kajian pembangunan perlu dilakukan lebih hati-hati dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin terjadi. Kemiskinan kultural, banyak disebabkan oleh budaya masyarakat atau adat istiadat yang berlebihan seperti pesta adat pernikahan, yang memerlukan biaya besar sehingga memaksakan diri untuk berhutang yang pada akhirnya menghabiskan harta, modal dan jatuh dalam jurang kemiskinan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu lapangan usaha dan lapangan pekerjaan. Kesejahteraan masyarakat diukur dari PDRB perkapita yaitu output atau nilai tambah dari seluruh aktivitas ekonomi pada suatu wilayah dan pada waktu tertentu, dibagi dengan jumlah penduduk pada wilayah tersebut. Untuk meningkatkan kesejahteraan maka masyarakat harus bekerja produktif, lepas dari pengangguran dan mendapat income yang cukup. Kesenjangan/ketimpangan pendapatan diukur dari Indeks Gini (Gini Ratio) yang mengukur jumlah penduduk dan pendapatan berdasarkan rata-rata pendapatan penduduk pada suatu wilayah.

Berdasarkan grafis, dapat dijelaskan bahwa Indeks Gini merupakan nilai pembagian antara luas bidang warna pink dibagi dengan luas bidang segitiga ABC. Bidang warna biru merupakan bidang yang sama sebangun dengan bidang pink terbalik, yaitu merupakan penduduk yang mempunyai pendapatan diatas rata-rata. Garis tengah berupa arsir, merupakan rata-rata pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Jarak antara garis bidang pink dengan bidang biru merupakan kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Indeks Gini bukan merupakan ukuran kemiskinan absolut tetapi sebagai ukuran disparitas pendapatan antarpenduduk pada suatu wilayah tertentu. Nilai Indeks Gini yang semakin kecil menunjukan bahwa pendapatan akan semakin merata, sedangkan nilai Indeks Gini yang besar menunjukan bahwa disparitas yang semakin lebar. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan adalah mendorong masyarakat yang berada di bawah rata-rata untuk terus tumbuh menjadi lebih besar, sedangkan yang sudah menjadi besar biarkan tumbuh lebih besar lagi.

• Potret Kemiskinan di NTB

Standar kemiskinan Povinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021, mencapai 423.505/bulan/ orang yang mengalami kenaikan terus menerus setiap tahun. Kenaikan standar garis kemiskinan tersebut, disebabkan kondisi ekonomi yang terus berkembang antara lain tingkat inflasi, harga barang dan jasa, pertumbuhan, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut akan memberi pengaruh pada beban hidup masyarakat yang makin tinggi sehingga standar kemiskinan mengalami kenaikan.

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat, berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 tercatat 5,32 juta jiwa, dengan penyebaran yang tidak merata yaitu penduduk yang menempati pulau Lombok 70% dan pulau Sumbawa 30%. Ketidakmerataan sebaran penduduk dan luas wilayah yang berbeda menyebabkan tingkat kepadatan yang berbeda pula. Beberapa negara atau daerah yang mempunyai tingkat kepadatan tinggi cenderung akan menghadapi berbagai persoalan sosial, seperti kejahatan, pekerjaan, permukiman kumuh, masalah lingkungan, dan lain-lain.

Jumlah penduduk yang bekerja tahun 2020 mencapai 2,64 juta jiwa atau mencapai 49,62% namun dengan pendapatan yang masih belum merata. Tahun 2021 rata-rata PDRB perkapita mencapai Rp. 17,9 juta dengan PDRB (harga konstan 2010) mencapai Rp. 95.436.847,66 juta. Hal ini berarti rata-rata penduduk wilayah Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021,  mempunyai  produktivitas

Rp. 1,494 juta/orang/bulan atau sudah berada di atas garis kemiskinan. Persoalannya adalah produktivitas masing-masing penduduk masih belum merata.

Sampai dengan tahun 2021, penduduk miskin Nusa Tenggara Barat mencapai 735.300 jiwa atau 13,83%. Wakil Gubernur NTB menargetkan pada akhir tahun 2023, tingkat kemiskinan NTB turun menjadi 1 digit atau di bawah 10%. Berdasarkan target tersebut maka tingkat kemiskinan harus dapat diturunkan 4% atau secara nominal mencapai 213.00 jiwa. Hal ini sudah barang tentu tidak mudah, namun jika semua OPD bergerak dengan fokus yang sama masih dimungkinkan untuk dapat meraih sasaran tersebut.

• Mengurai Masalah kemiskinan

Mengurai persoalan kemiskinan sangatlah komplek, sehingga memerlukan berbagai disiplin ilmu. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam mengurai kemiskinan adalah (1) bagaimana kondisi masyarakat sebenarnya, terutama menyangkut kondisi sosial dan potensi ekonomi masyarakat; (2) Mengapa mereka miskin, apakah mereka bekerja namun pendapatan sedikit atau mereka menganggur tanpa pekerjaan, atau karena tidak ada peluang usaha; (3) apakah masyarakat terlayani dengan baik terutama menyangkut perizinan; (4) apakah mereka terlindungi dan apakah ada pembangunan inklusif yang berorientasi pada penciptaan pekerjaan; dan (5) apakah ada kebijakan dan fiskal yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Untuk memperoleh jawaban tersebut, dapat dilakukan dengan mengembangkan beberapa teknik yang melibatkan masyarakat.

1. Analisis Pohon Masalah

Mengurai masalah dengan bersama masyarakat guna mendapatkan gambaran langsung sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk menggali permasalahan dapat dilakukan dengan menggunakan snow card dan snow ball. Teknik ini digunakan dengan menggali permasalahan yang dihadapi masing-masing individu dalam kelompok masyarakat dengan membagikan kartu yang kemudian ditempel untuk dicermati bersama. Beberapa permasalahan selanjutnya dibulatkan untuk menjadi masalah utama dalam snow ball sebagai masalah bersama.

Masalah bersama selanjutnya diurai dengan menggunakan teknik pohon masalah untuk mendapatkan akar masalah kemiskinan. Selanjutnya, akar masalah yang berpengaruh pada kemiskinan ditetapkan untuk diselesaikan dengan cara membalik pohon masalah dengan kalimat yang positif. Hal ini disebabkan untuk menyelesaikan masalah tidak dapat dilakukan semua dalam kurun waktu yang bersamaan karena ada batasan sumber daya (anggaran, tenaga, waktu, alat, dll), sehingga diperlukan skala prioritas.

• Participatory Rural Appraisal (PRA).

PRA pada dasarnya pelibatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Seorang peneliti atau perencana harus masuk dalam bagian anggota masyarakat (orang dalam) dan bukan sebagai orang pendatang, sehingga perspektif pandangan terhadap beberapa masalah merupakan masalah yang berlangsung di masyarakat. Masyarakat ditempatkan sebagai subyek pembangunan dan bukan sebagai obyek, sehingga tidak dalam posisi mengerahkan tetapi menggerakan segenap potensi sumber daya yang ada di masyarakat.

Teknik yang digunakan bisa melalui analisis pohon masalah, brainstroming, alur sejarah atau alur perubahan, diagram venn, dan lain-lain. PRA berintikan menggerakan partisipasi publik dalam setiap kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dengan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembangunan, maka akan terbentuk sense of belonging (rasa memiliki) dan sense of responsibility (rasa tanggung jawab).

• Analisis Gap

Analisis gap merupakan analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Analisis kondisi saat ini harus mampu menggambarkan posisi dan situasi yang berlangsung saat ini, sedangkan kondisi yang diinginkan menggambarkan tujuan yang ingin dicapai. Secara matematis kondisi yang diinginkan dikurangi kondisi saat ini akan terdapat selisih yaitu kesenjangan (gap). Kesenjangan ini harus diisi dengan strategi atau program yang akan mendorong bagi pencapaian kondisi yang diinginkan.

Analisis gap dapat dilakukan bersama masyarakat sehingga akan diperoleh gambaran yang sebenarnya. Program yang dirancang juga benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka menumbuhkan pencapaian kondisi yang diinginkan.  

• Project Insight

Project insight merupakan rancangan intervensi kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam penentuan sasaran secara tepat, sesuai kebutuhan dalam panduan perencanaan yang lengkap. Analisis intervensi ini dilakukan dengan menggunakan nalar, alur pikir yang logis, tidak hanya didasarkan pada perasaan, mengingat setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda.

Untuk memutus lingkaran kemiskinan, diperlukan project insight dalam berbagai bentuk, sehingga akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah berupaya untuk memutus rantai kemiskinan melalui berbagai program antara lain :

1. Membangun/mengembangkan kewirausahaan (UMKM), yaitu dengan memfasilitasi perizinan.
2. Fasilitasi pasar, untuk meningkatkan demand, melalui : 
3. NTBMALL, dimaksudkan untuk mempermudah akses pasar bagi produk-produk lokal NTB,
4. Bela beli produk lokal, dimaksudkan untuk mendorong penggunaan produk-produk lokal dengan memperluas pasar.
5. Beras lokal, penggunaan beras lokal dengan memberikan kewajiban kepada PNS sebanyak 10 Kg/bulan untuk memberi contoh bagi masyarakat.  
6. Pakaian tenun/batik khas, kebijakan penggunaan pakaian tenun atau batik lokal khas NTB pada hari Selasa dan Kamis dimaksudkan untuk mendorong perluasan pasar bagi produk batik dan tenun khas NTB, yang dimulai dengan mewajibkan ASN,    
7. Event, yang banyak berlangsung di NTB dimanfaatkan dengan melibatkan UMKM guna memasarkan produk yang dihasilkan kepada penonton atau pendatang.  
8. Meningkatkan investasi, dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas produksi, kualitas produk serta pengembangan produk daerah.
9. Investasi pemerintah (pusat dan daerah), diarahkan pada penguatan sarana dan prasarana yang akan mendukung pertumbuhan produksi daerah, seperti pembangunan Dam, revitalisasi Dam, pembangunan jalan, dan lain-lain. Pembangunan dam dan revitalisasi dam yang sudah ada, beserta salurannya akan mampu meningkatkan produksi karena frekuensi panen yang meningkat.   
10. Investasi swasta, diarahkan untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi serta meningkatkan produksi daerah dalam skala yang lebih besar terutama dalam bidang pengolahan produk-produk primer yang membutuhkan investasi cukup besar.
11. Investasi masyarakat, diarahkan bagi kegiatan produktif seperti membangun usaha ultramikro,mikro dan usaa kecil dengan memanfaat segala potensi ekonomi daerah. Investasi masyarakat terus difasilitasi dan dibina agar dapat berkembang dengan merebut pasar dalam daerah maupun pasar luar daerah. 
12. Integrasi Program

Kebijakan alokasi anggaran sudah diarahkan dengan prinsip pro poor budget yaitu kebijakan publik (kebijakan anggaran) yang memihak pada orang miskin. Semangat ini ditujukan untuk meningkatkan taraf kehidupan orang miskin antara lain (1) menyediakan lapangan kerja, yang dilakukan dengan mengembangkan pembangunan yang berorientasi padat karya, (2) menyediakan lapangan usaha, dilakukan dengan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat serta memfasilitasi pasar. Program-program yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan tidak berada pada satu OPD, tetapi tersebar di berbagai OPD, mengingat tugas dan fungsinya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan integrasi program dengan fokus wilayah yang sama. Persoalan utamanya adalah menyangkut waktu pelaksanaan yang harus sesuai dengan alur proses program.

Sebagai ilustrasi misalnya fokus pada wilayah desa miskin, yang mungkin banyak penduduk yang tidak bekerja (bisa diperoleh dari hasil analisis pohon masalah). Untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa maka harus disediakan pekerjaan atau lapangan usaha. Penentuan jenis usaha yang akan dikembangkan, dilakukan dengan melihat potensi yang tersedia pada wilayah yang menjadi fokus. Misalnya potensi yang tersedia adalah hasil pertanian dengan komoditas pisang, maka harus disiapkan rencana pengolahan pisang menjadi produk yang lebih bernilai.

Beberapa OPD yang terlibat dalam proses tersebut harus memahami proses yang akan berlangsung guna menghasilkan produk berbasis pisang. Proses tersebut harus tersusun dalam tatanan waktu sehingga OPD dapat menyesuaikan kegiatan sesuai urutan proses dan waktu dalam rencana pelaksanaan kegiatan. Olah karenanya, koordinasi antar instansi berkaitan dengan tahapan waktu pelaksanaan serta keterkaitan kegiatan menjadi sangat penting, karena pemegang program dan kegiatan adalah OPD yang berbeda-beda.

Proses awal adalah peningkatan pengetahuan, pemahaman dan motivasi masyarakat untuk mau dan mampu mengolah bahan pisang menjadi produk yang lebih bernilai. Kegiatan ini dilakukan melalui diklat teknis dan manajemen usaha. Bantuan alat yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, yang mendukung dalam proses pengolahan pisang. Pendampingan dalam pengolahan menjadi produk-produk yang lebih bernilai.

Packaging sebagai bentuk proses kemasan melibatkan kegiatan mendesain dan memproduksi, fungsi utama dari kemasan sendiri yaitu untuk melindungi produk agar produk tetap terjaga kualitasnya. Proses pengemasan dilakukan dengan desain yang sesuai dan menarik agar mampu memberikan image yang baik dengan tetap menjaga fungsi utamanya yaitu menjaga kualitas, cita rasa, bentuk, dan lain-lain. Proses selanjutnya adalah pemasaran yang dapat dilakukan melalui jaringan online maupun offline.

Keseluruhan proses tersebut tidak boleh terbalik dan harus dilakukan secara teratur, tertib dan sesuai dengan urutan proses. Oleh karena itu, OPD yang berkaitan haruslah sesuai urutan proses yang berlangsung dan tidak terbalik.

• Konvergensi

Konvergensi adalah cara berpikir analitis yang bersifat logis dan sistematis dengan mengumpulkan dan menggunakan hanya informasi-informasi yang relevan, berdasarkan data, fakta dan kenyataan. Proses berpikir ini dibutuhkan ketika melakukan analisis sebuah persoalan. Berpikir konvergen membuat kita fokus pada persoalan yang sedang dihadapi secara nyata, dan tidak terbiaskan oleh pendapat-pendapat subyektif yang tidak terkait dengan persoalan tersebut. Persoalan penanggulangan kemiskinan harus tetap menjadi fokus dan tidak terbiaskan pada persoalan lain. Fokus ini akan menjadi penentu bagi suksesnya program penanggulangan kemiskinan.

Identifikasi program dapat dilakukan pada suatu wilayah dengan beberapa program yang sudah pernah berlangsung. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa program yang sudah pernah berlangsung tidak mempu memberikan dampak positif bagi penanggulangan kemiskinan. Hal ini harus diuraikan sehingga diperoleh masalah yang sebenarnya sehingga program selanjtnya dapat diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat.

Identifikasi dapat dilakukan dengan menginventarisir beberapa program yang sudah pernah dilakukan serta ditelisik mengapa program tersebut tidak mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat.Hal ini sangat penting untuk

mengevaluasi dan agar program yang hendak dirancang agar tidak terjebak pada kesalahan yang sama.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat ditentukan beberapa program yang akan memperbaiki, menguatkan atau menambah program, sehingga dapat menjamin keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan. Penguatan dapat dilakukan dengan memperbaiki atau memfungsikan kembali beberapa program yang sudah pernah berlangsung atau dengan kata lain melakukan revitalisasi, sedangkan penambahan program dilakukan dengan menambah beberapa kegiatan yang diperlukan masyarakat. Intervensi program ini yang diarahkan pada suatu wilayah sebagai fokus dengan tujuan penanggulangan kemiskinan.   

Peningkatan program sebagai intervensi bagi masyarakat miskin harus dipastikan merupakan kebutuhan yang sebenar-benarnya. Penggalian kebutuhan program tersebut dilakukan bersama masyarakat sehingga ada rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk ikut serta mensukseskan keberhasilan program.   Proses   perencanaan  yang dilakukan yang

melibatkan masyarakat disebut dengan Participatory Rural Appraisal (PRA), yaitu perencanaan dan pengelolaan suatu program atau kegiatan yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Kondisi masyarakat miskin mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Penyebabnya bisa karena keterbatasan sumber daya alam, budaya masyarakat, gaya hidup, dan lain-lain, sehingga memerlukan penanganan yang berbeda pula. Keterbatasan sumber daya alam tidak membatasi masyarakat untuk hidup miskin. Beberapa tempat yang mempunyai sumber daya alam terbatas, namun dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata yang mampu menggerakan ekonomi masyarakat (Tebing Breksi, Yogyakarta). Tebing Breksi di Yogyakarta adalah kawasan bekas tambang yang sangat tandus dan gersang, namun melalui program pemberdayaan masyarakat, digerakan upaya mempercantik dan memperindah kawasan tersebut, menjadi kawasan wisata yang menarik, unik dan penuh karya seni sehingga mampu menggerakan ekonomi masyarakat.

Penulis : ANDI PRAMARIA – Widyaiswara Ahli Utama Balatkop UKM NTB