Mataram – – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi NTB, Senin (31/10).
Bang Zul sapaan akrabnya, mengajak seluruh stakeholder untuk bersama – sama menuntaskan target – target pembangunan dan pencapaian untuk tujuan menuju NTB Gemilang.
“Proses penetapan PERDA APBD-P tahun anggaran 2022 telah sama-sama berhasil kita capai. sekarang kita kembali menyatukan langkah dan kerja bersama untuk memulai proses menyusun PERDA APBD 2023,” tutur Bang Zul.
Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 yang mencakup tiga komponen yaitu, pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 5,719 triliun rupiah lebih, terjadi peningkatan sebesar 1,14% dibandingkan dengan apbd-p 2022 sebesar 5,655 rupiah triliun lebih.
Pendapatan asli daerah direncanakan naik sebesar 0,19% yang semula pada apbd-p 2022 berjumlah 2,735 triliun rupiah lebih menjadi sebesar rp 2,740 triliun rupiah lebih. Pendapatan transfer direncanakan meningkat sebesar 3,07% yang semula pada apbd-perubahan 2022 berjumlah 2,890 triliun rupiah lebih menjadi rp 2,978 triliun rupiah lebih.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan mengalami penurunan yang semula berjumlah rp 30,154 miliar rupiah lebih menjadi 892 juta rupiah lebih atau turun sebesar 29,262 miliar rupiah lebih atau sebesar 97,04%.
Perubahan belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 5,746 Triliun Rupiah lebih berkurang 554 Miliar Rupiah lebih dari anggaran pada APBD-perubahan 2022 sejumlah 6,301 Triliun Rupiah lebih atau berkurang sebesar 8,81%.
Dalam rancangan kua dan ppas tahun 2023 terdapat defisit anggaran sebesar 27 miliar rupiah. defisit ini ditutupi dari pembiayaan netto sebesar 27 miliar rupiah.
“Pembiayaan netto bersumber dari penerimaan pembiayaan dari silpa sebesar 50 miliar rupiah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pokok hutang sebesar 23 Miliar rupiah,” jelasnya. (ser/irf/diskominfotik)
