Mataram-Pemerintah Provinsi NTB melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dr. Ir. H. Iswandi, MSi., menegaskan, Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023, diperlukan guna menyusun arah masa depan NTB.
“Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, jika hari pertama akan fokus pada isu pulau Sumbawa, hari keduanya pulau Lombok,” kata Dr. Ir. H. Iswandi, MSi., Senin (28/3/2022) diruang kerjanya
Lebih lanjut urai Kaban, bahwa kegiatan hari kedua pada tanggal 30 Maret itu, akan diawali pemaparan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023. “Dari situ kita berdiskusi, mau dibawa ke mana NTB kita ini,” jelasnya.
Berikutnya, lima kepala daerah, diantaranya dari Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, hingga Mataram akan bergantian menyampaikan materi. Topik bahasannya seputar isu strategis dan kegiatan prioritas kabupaten/kota masing-masing.
Bappeda NTB juga mengundang pengusaha eksportir NTB. Diantaranya UD Dahlia Group, UD Rempah Organik Lombok, dan PT Agro Zeer Annur.
“Para pimpinan perusahaan itu akan sharing berbagai upayanya dalam meningkatkan komoditas ekspor dari Pulau Lombok,” imbuh Iswandi.
Dari unsur perintah, ada Bappeda Bali dan Bappeda Jawa Timur yang turut diundang. Bappeda Bali akan berbagi pengalaman membangun industri pariwisata yang mendunia dan menjadi basis ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Soal pariwisata, kita memang perlu belajar banyak dari Bali,” ujar dia.
Sedangkan Bappeda Jawa Timur akan berbagi pengalaman membangun sistem logistik daerah untuk peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.
Berikutnya dilakukan penyelarasan usulan hasil Musrenbang kabupaten/kota dengan usulan Forum OPD. Dilakukan sesuai dengan kewenangan dan isu strategis provinsi. “Sekali lagi, arahnya soal menyusun rencana masa depan NTB,” pungkasnya. (edy/aff/diskominfotikntb)
