Dari 34 Provinsi di Indonesia baru 5 Provinsi yang nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) meraih kategori A. Diantaranya provinsi DI. Yogjakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Terakhir DKI Jakarta sebelumya kategori BB naik menjadi A.
“Tentunya NTB tidak mau kalah dengan provinsi lain dari 5 Provinsi tersebut. Saya yakin dengan kebersamaan kita semua dengan 10 Kabupaten/kota se-NTB insyaallah kita bisa mencapai target yang kita tekadkan pada hari ini,” ujar Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah pada launching SAKIP Provinsi Kategori A dan Kabupaten/Kota Kategori BB, bertempat di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Mataram (19/4).
Selain itu, kata Umi Rohmi sapaan akrab Wagub dalam menargetkan sesuatu sangat ditentukan oleh keseriusan kita semua. Karena itu mulai dari sekarang dan kedepan harus diyakinkan bahwa apa yang sudah ditekadkan betul-betul diperjuangkan dengan sebaik-baiknya.
“Saya melihat para bupati/walikota memiliki komitmen yang tinggi sehingga yang B insyaallah menjadi BB, CC menjadi B dan itu pasti bisa,” ungkapnya.
Diharapkan Umi Rohmi, kedepannya apa yang menjadi catatan-catatan dari Kementerian PAN-RB kepada Provinsi maupun Kabupaten/Kota ini betul-betul dipelajari bersama untuk diperbaiki serta potensi-potensi yang bisa ditingkatkan.
“Mudah-mudahan, dengan kerjasama dan keseriusan kita Provinsi NTB bisa naik menjadi kategori dari BB menjadi A di tahun 2022. Sehingga kita tidak tertinggal dengan provinsi lain,” pungkasnya.
Sementara itu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Kepengawasan Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto menyampaikan terimakasih kepada Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota yang bertekad untuk mendukung SAKIP NTB Kategori BB menuju A dimasa yang akan datang.
Disebutkan Prof Erwan SAKIP menjadi sangat penting karena menjadi satu bagian utuh dengan Reformasi Birokrasi (RB) di Indonesia. RB merupakan instrumen penting bagi pemerintah, bagu Presiden RI dalam mencapai Visi dan Misi pembangunan bangsa dan negara.
“Seperti birokrasi apa yang diinginkan dalam membantu Presiden, jika melihat dari Ngara-Negara maju memiliki gambaran ideal akan birokrasi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Nampaknya kita belum seideal dari birokrasi negara-negara tersebut,” jelasnya.
Presiden sering menyampaikan mengapa SAKIP ini ini penting karena harus memberikan jaminan agar penggunaan APBN bisa fokus dan tepat sasaran. Hal ini dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (san/aff/diskominfotik)
