Pemerintah Provinsi NTB terus berikhtiar untuk menekan angka stunting yang ada di NTB. Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd., mengajak semua pihak untuk bersama, berkolaborasi dan bersinergi menangani persoalan stunting yang masih ada di beberapa Kabupaten/Kota di NTB.
Hal tersebut disampaikan Ummi Rohmi sapaan populer Wagub NTB, ketika menerima kunjungan Inspektur Wilayah I BKKBN, terkait percepatan penanganan stunting di Provinsi NTB, Jum’at (10/6/2022) di Aula Pendopo Wagub.
“Karena kuncinya harus bersama, berkolaborasi dan bersinergi semua pihak,”kata Ummi Rohmi.
Ditegaskannya, bahwa tidak mungkin percepatan dalam menangani stunting, dilakukan sendiri atau hanya lembaga atau OPD terkait, namun dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa.
Selain itu, anta satu lembaga atau pemerintah harus terbangun komunikasi dan koordinasi yang intens untuk menyamakan persepsi. Sehingga data atau informasi termasuk serapan anggaran untuk stunting tepat sasaran dilapangan.
“Hilangkan ego sektoral, saling menunggu sehingga saling menyalahkan. Perkuat koordinasi dan komunikasi antar pihak,”pesan alumni ITS Surabaya ini.
Program BKKBN ini dapat disinergikan dengan Pemprov, Kabupaten/Kota, kerjasama untuk penanganan stunting melalui posyandu keluarga, yang sudah mencapai 7.000 lebih tersebar dipelosok desa se-NTB.
Karena penanganan stunting ini butuh data yang akurat. Kader posyandu keluarga bersama tim pendataan BKKB dapat bersama mensinkronkan data.
“Sehingga kita dapat bekerja dengan data yang valid dan tepat sasaran, baik untuk anak yang sudah menderita stunting atau berpotensi, agar cepat tertangani,”tambah Ummi Rohmi.
Wagub juga menyinggung persoalan pernikahan anak yang masih terjadi ditengah masyarakat. Untuk itu, posyandu keluarg dapat menjadi media edukasi agar tidak terjadi pernikahan dibawah umur.
“Ini terjadi, akibat masyarakat masih minim pemahaman akibat dari pernikahan dini dan belum siapnya pasangan yang masih sekolah,”sebut cucu pahlawan nasional asal NTB ini
Maka harus diperbanyak sosialisasi dan edukasi, termasuk terus mengkampayekan perda untuk mencegah perkawinan anak di NTB.
Sementara itu, Inspektur Wilayah I BKKBN Maria Vianney Cinggih Widanarti, SE , M. Si., menambahkan bahwa sinergi dan kolaborasi ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan stunting di NTB.
“Kami sangat setuju dengan apa yang sampaikan Ibu Wagub’”katanya, di dampingi PLT. Kepala BKKBN Prov. NTB Drs. Samaan, M. Si.
Sehingga, kerjasama dan sinergi semua pihak, dapat mensukseskan target dan tujuan untuk menekan angka stunting di NTB.
Turut mendampingi Wagub NTB, Kepala Bappeda , Kadis Kesehatan dan sejumlah pejabat BKKBN Provinsi NTB. (edy/opic/diskominfotikntb).
