Mataram — Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat H. Lalu Gita Ariadi M.Si meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi hingga kabupaten kota terus meningkatkan sinerginya dalam pengendalian Inflasi di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hal itu disampaikan pada saat menghadiri high level meeting (TPID) Provinsi NTB, dengan agenda Koordinasi Pengendalian Inflasi di Provinsi NTB Pada Bulan Ramadhan dan Menjelang Periode HBKN Idul Fitri 1444 H, di Ruang Serbaguna Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. NTB, Kamis (30/03).
“Kami harapkankan teman-teman TPID hingga Kabupaten Kota agar pelaporannya semakin di intensifkan. Sehingga report termasuk di Irjen Kemendagri itu masing-masing TPID kabupaten telah memberikan laporan yang sebaiknya-baiknya,” ungkap Miq Gite.
Sebagaimana diketahui, di tengah tantangan kompleksitas perekonomian global dan nasional, perekonomian Provinsi NTB tercatat tumbuh tinggi 6,95% (yoy) untuk keseluruhan
tahun 2022.
Secara khusus, NTB menjadi 4 besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2022.
Seiring dengan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat, tekanan inflasi juga mengalami peningkatan sehingga perlu diwaspadai. Gangguan rantai
pasok global, permasalahan produksi, dan permasalahan distribusi masih menjadi tantangan inflasi eksisting di NTB hingga saat ini.
Inflasi Provinsi NTB Februari 2023 sebesar 6,30% (yoy) kembali meningkat setelah bulan sebelumnya yang sebesar 5,83% (yoy). Upaya pengendalian inflasi
perlu terus dilakukan untuk mencapai target inflasi 2023 kembali pada rentang 3±1%(yoy).
“Harapannya, semoga tahun 2023 2024 pertumbuhan ekonomi bisa terus kita jaga dengan sebaik2nya dan kita bisa mengendalikan inflansi juga dengan sebaiknya-baiknya,” tutup Sekda NTB.
Terhadap para Asosiasi, Sekda NTB juga berharap semakin rajin berkomunikasi dan duduk bersama sehingga jika ada terjadi inflasi, bersama bisa mengambil langkah cepat untuk mengendalikan masalah-masalah penyebab inflasi. (Diskominfotik).
