Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.SI meminta beberapa investasi Swedia di NTB segera terwujud dengan rencana groundbreaking pabrik pembuatan panel bangunan ramah lingkungan PT ESL di kawasan Sekaroh Kabupaten Lombok Timur, Selasa 28 Nopember besok.
“Percepatan perizinan dan lain lain harus disegerakan karena yang kita butuhkan experience (pengalaman) mengelola investasi. Kalau nanti berjalan baik baru kita pertegas keuntungan daerah melalui perjanjian perjanjian resmi”, ujar Miq Gite saat menerima kunjungan Daniel Blockert, Dubes Swedia di ruang tamu kantor Gubernur, Senin (27/11) didampingi CEO PT ESL (Eco Solution Lombok) dan PT SSF (Sumbawa Sustainable Forest).
Ditegaskan Pj Gubernur, NTB membuka diri untuk peluang investasi tiga perusahaan Swedia terlebih dengan adanya jaminan dari pemerintah Swedia dan dikenal memiliki komitmen tinggi pada lingkungan.
Terkait produksi panel bangunan berbahan limbah jerami, perusahaan ini membutuhkan bahan baku dari lahan sawah seluas 10.000 Ha yang akan bekerjasama dengan petani setempat, Miq Gite mengingatkan pola kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemilik lahan setempat selain beberapa proyek pendamping di sektor pariwisata dan pendidikan. Sedangkan PT SSL akan mengelola hutan di kawasan Sumbawa dengan beberapa konsep proyek investasi yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan dari sumber daya hutan.
Sementara itu, Daniel Blockert meyakinkan Pemprov NTB dengan komitmen serta dukungan konsorsium perusahaan perusahaan besar milik Swedia seperti IKEA dan lain lain.
“Ini akan menjadi pilot project bagi daerah daerah lain di Indonesia setelah digelarnya forum Swedia Indonesia Sustainable Partnership di bidang kesehatan, energi, ekonomi dan industri beberapa waktu lalu di Jakarta dan kami didukung oleh konsosrsium puluhan perusahaan”, jelasnya.
Pihaknya berharap kerjasama ini akan membangun persahabatan dan bemefit positif antara Pemerintah Swedia dengan Pemerintah Provinsi NTB.
Hadir pula Dinas PMPTSP, Dinas LHK, Dinas Perindustrian, akademisi Unram dan pihak terkait lainnya. (jm)
