Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh anggota dewan berdasarkan hasil reses atau kegiatan lainnya yang kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah untuk diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Idealnya, Pokir menjadi instrumen partisipatif dalam proses pembangunan yang berbasis kebutuhan rakyat. Namun, dalam praktiknya, Pokir sering kali menjadi pintu masuk bagi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana yang diduga terjadi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pengembalian kerugian negara oleh dua anggota DPRD NTB dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Marga Harun dan Ruhaiman, terkait penyalahgunaan dana pokok-pokok pikiran (pokir), merupakan cerminan dari problem sistemik dalam tubuh kelembagaan legislatif daerah. Fenomena ini tidak sekadar praktik malpraktik individual, tetapi bentuk nyata dari distorsi fungsi legislasi, yang telah direduksi menjadi arena transaksional dalam pengelolaan anggaran daerah. Praktik semacam ini mencederai prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan kita.
Pengembalian kerugian negara oleh Marga Harun dan Ruhaiman, yang nilainya signifikan, seharusnya cukup menjadi bukti awal bagi penegak hukum untuk meningkatkan status keduanya menjadi tersangka. Sebab, pengembalian bukan penghapus pidana (Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006), melainkan justru indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi.
Pengembalian Uang Bukan Pembebas Dosa, Pengembalian kerugian negara oleh dua politisi tersebut tidak bisa dimaknai sebagai bentuk itikad baik atau pemutihan kesalahan, melainkan justru indikasi kuat adanya niat jahat (mens rea) dan pemahaman mereka terhadap mekanisme penyimpangan yang dilakukan. Dalam perspektif hukum, ini sudah masuk pada ranah penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang Dimana Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Penyimpangan ini tidak bisa dilepaskan dari lemahnya kontrol internal partai politik. Kasus Marga Harun dan Ruhaiman adalah tamparan keras bagi PPP, tapi juga bagi seluruh partai yang gagal membangun budaya integritas dalam kaderisasinya. Partai yang seharusnya menjadi laboratorium etik dan ideologi kini berubah menjadi mesin transaksional yang hanya bergerak ketika ada insentif kekuasaan. anpa mekanisme pengawasan dan sanksi internal yang kuat, partai politik hanya akan menjadi cangkang kosong yang melahirkan politisi oportunis dan antidemokrasi.
Penyalahgunaan dana pokok-pokok pikiran (pokir) oleh dua anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Marga Harun dan Ruhaiman, bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Ini adalah bentuk nyata dari korupsi struktural dan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi yang dipercayakan rakyat kepada lembaga legislatif daerah. Lebih parah lagi, hingga hari ini, penanganan kasus tersebut justru diwarnai oleh ketertutupan dan kelambanan aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, yang menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen pemberantasan korupsi.
Sampai hari ini, kejaksaan tampak lambat dan tertutup dalam mengungkap perkara ini secara tuntas. Padahal, pengembalian uang negara yang dilakukan oleh dua anggota dewan tersebut mengindikasikan adanya proses hukum yang telah berjalan dan pemahaman atas kesalahan mereka. Pertanyaan saya, mengapa belum ada penetapan tersangka secara terbuka?? Apakah ada dugaan keterlibatan anggota DPRD lain atau pihak eksekutif daerah dalam pusaran penyimpangan pokir ini?
About the Author
