Mataram – – Wujudkan komitmen Net Zero Emission (NZE) atau Nol Emisi Karbon di tahun 2050, Pemerintah Provinsi NTB terus mendukung program Co-Firing Biomass yang diinisiasi PT. PLN (Persero).
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan Co-Firing Biomass sebagai salah satu peluang yang diharapkan oleh Pemprov NTB.
“Ini harus segera kita laksanakan, NTB saat ini sedang merancang formula bagaimana untuk mendukung program zerowaste, NTB Hijau, Pemberdayaan Masyarakat dan Renewable Energi, sehingga ini bisa terstruktur dan step by step,” tutur Ummi Rohmi saat menghadiri Rapat Terkait Peningkatan Pemanfaatan Renewable Energi Pada Pembangkit Listrik yang berlangsung di Ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur NTB, Selasa (20/09).
Ummi Rohmi menjelaskan Co-Firing Biomass saat ini lebih fleksibel, bukan hanya dari sampah, tetapi bahan bakunya dari kayu – kayu kecil, dan bekas serutan kayu, misalnya bisa didapatkan dari tanaman cepat tumbuh seperti Lamtoro, Gamal dan Indigofera.
“Sekarang lebih fleksibel, bukan hanya dari sampah saja tapi dari ranting-ranting, kayu-kayu kecil, bekas serutan kayu semua itu bisa dipakai gitu jadi semakin meluas skup jenisnya,” jelas Ummi Rohmi.
Sementara itu, General Manager PLN UIW NTB Sudjarwo menjelaskan bahwa PLN sudah melakukan Co-Firing melakukan penggantian batu bara dengan sampah di TPU kebon kongok dan dibantu dengan sekam padi, serbuk kayu, tetapi presentasinya masih kecil 3% dari kebutuhan batu bara.
Upaya peningkatan kapasitan Co-Firing Biomass, yakni membangun hutan energi dan penanaman pohon sisipan, Adanya mesin cacah atau wood chipper (kayu, sampah organic, bongol jagung), Peralatan untuk meningkatkan Kalori Bomassa dan TJSL mesin pemipil jagung.
Pada kesempatan yang sama, Kepala DLHK NTB, Julmansyah, M.A.P menjelaskan terkait hutan energi yang dapat dimanfaatkan, seperti pemanfaatan lahan kritis atau lahan kering, lahan hasil deforestasi, hasil perambahan hutan yang banyak tersebar di pulau Sumbawa.
“Lahan kawasan hutan yang legel yang bisa menjadi tapak pembangunan hutan energi, kita punya areal perhutanan sosial sekitar 78 ribu hektar, belum dipisahkan mana hutan lindung dan produksi, ettapi areal tapak pengambangan hutan energi yang dibutuhkan PLN kita akan alokasikan dari areal perhutanan sosial di fungsi hutan produksi dan itu tersebar di Pulau Sumabawa,” jelasnya. (sher/diskominfotik)
