Terdapat 7 program yang menjadi isu strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, diantaranya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkeadilan, pengendalian stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan SDM, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan aksebilitas infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan tata kelola pemerintahan.
Hai ini diungkapkan Asisten lll Setda NTB, H. Wirawan Ahmad, mewakili Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pelaksanaan Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026. bertempat di Desa Wisata Bilebante, Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis, (22/12).
Selain itu, dijelaskan Asisten III bahwa penyusunan ini adalah dokumen sifatnya transisi karena berakhirnya RPJM masa jabatan dibawah kepemimpinan Zul-Rohmi tahun 2023 sehingga tidak boleh ada kekosongan regulasi.
Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Dr. Iswandi menambahkan dalam penyusunan dokumen ini diminta kepada semua SKPD untuk memberikan kontribusi terhadap 7 program isu strategis tersebut.
“Kontribusi SKPD harus terlibat baik pada sektor ekonomi maupun non ekonomi untuk mencapai indikator-indikator makro pada sektor masing-masing,” jelasnya.
Ditambahkan Iswandi, 7 program isu strategis yang akan disusun ini bisa ditambahkan atau bisa dikurangi sesuai kebutuhan sehingga rencana pembangunan daerah sesuai dengan target yang ingin dicapai.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan Infrastruktur dan Pembangunan, H. Sahdan, dan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB serta tamu undangan lainnya. (san/opik/diskominfotik)
