Mataram – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat (DP3AP2KB NTB) Dra. Nunung Triningsih, MM., mewakili Sekda Provinsi NTB secara resmi membuka kegiatan Penguatan Subklaster Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender serta Pemberdayaan Perempuan (PP KBG PP) yang diselenggarakan DP3AP2KB NTB supporting dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UNFPA, UN Woman, serta KOICA. Kegiatan tersebut, fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas kelompok-kelompok kerja subklaster di daerah NTB. Selain memastikan dari titik hulu hingga hilir dalam mekanisme penanggulangan kebencanaan yang berbasis gender.
Dalam sambutannya, Kadis DP3AP2KB Dra. Nunung Triningsih, MM., menguraikan pentingnya kerja sama dan koordinasi multipihak Subklaster PP KBG PP. Menguatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, serta pemberdayaan perempuan di NTB.
“Kekerasan berbasis gender adalah masalah serius yang memerlukan penanganan terpadu dan kolaboratif. Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan serta pemberdayaan perempuan di NTB,” ujarnya saat memaparkan materi di Mataram (26/6/2024).
Dalam pada itu, mewakili pemerintah Provinsi NTB menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PPPA yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut. Dirinya mengatakan agenda workshop PP KBG PP merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program-program yang ada dan penanganan kekerasan berbasis gender, serta pemberdayaan perempuan, sehingga dampaknya dapat dirasakan lebih meluasnya penguatan keberpihakan pada gender.
“Mewakili pemerintah NTB saya berterima kasih kepada Kementerian PPPA yang telah memfasilitasi kegiatan ini,” tuturnya.
Adapun Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementrian PPPA RI, Ratna Susianawati, SH., MH., menyatakan kegiatan penguatan subklaster PP KBG PP penting dan strategis mengingat pembahasannya tentang isu prioritas dalam rangka meningkatkan pembangunan dan memastikan peran perangkat kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dalam penanggulangan kebencanaan. Pemilihan NTB dalam penyelenggarakannya dengan berbagai alasan dan pertimbangan diantaranya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas kelompok kerja yang sudah ada di daerah NTB.
“Hari ini menjadi penting dan strategis ketika kita berbicara tentang salah satu isu prioritas dalam rangka pembangunan saat ini yaitu bagaimana memastikan peran perangkat kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dalam penanggulangan kebencanaan,” imbuhnya.
Sementara itu, para peserta mengapresiasi workshop dalam mengadakan kegiatan tersebut. Berharap pemahaman gender serta program-program terapan yang dihasilkan dari workshop dapat diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi kaum perempuan dan kelompok rentan seperti kaum disabilitas, ibu hamil, lansia dan anak-anak.
Kegiatan tersebut, menghadirkan pula beberapa narasumber yang memberikan materi tentang regulasi keberpihakan gender, pemahaman gender, strategi pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, serta upaya pemberdayaan perempuan melalui berbagai program dan kebijakan. Para peserta proaktif berdiskusi dan berbagi pengalaman serta praktik terbaik penanganan kasus kekerasan serta pemberdayaan perempuan dalam mitigasi kebencanaan. (pnd/her/kominfotikntb)
