Mataram-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, mewakili Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin meresmikan Rapat Koordinasi Daerah Sensus Pertanian 2023 (Survei Ekonomi Pertanian 2024) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB pada Rabu 23 Oktober 2024 di Hotel Golden Palace Mataram.
Dalam kesempatan tersebut, Miq Gite sapaan Sekda, mewakili Pemprov NTB mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi giat survey dan pengumpulan berbagai data yang dilakukan oleh BPS Republik Indonesia dan khususnya BPS NTB selama ini. Pemprov NTB ditekankan Miq Gite, akan terus mendukung dan mengawal giat BPS demi hadirnya data-data yang berkualitas dan terpecaya sebagai dasar Pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan di daerah.
“Insya Allah kami dari Pemprov NTB ingin terus mengawal karena ini menjadi kebutuhan pemerintah daerah di dalam perumusan-rumusan kebijakan,” ungkap Sekda.
Dalam kesempatan tersebut dijelaskan bahwa Provinsi NTB merupakan salah satu daerah yang menjadi lumbung pangan nasional. Beberapa komoditi pertanian yang dihasilkan masuk ke dalam 10 besar terbanyak nasional.
Menanggapi hal tersebut, Miq Gite juga berharap agar Provinsi NTB nantinya tak hanya sebagai penghasil komoditi pertanian tertentu saja, tetapi juga mampu melakukan hilirisasi untuk mengolah komoditi tersebut sehingga mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik pada masyarakat.
“Kita harapkan perjuangan berikutnya bukan hanya kita mampu memproduksi komoditi tetapi bagaimana komuditi yang dihasilkan ini mampu menghasilkan nilai tambah,” harapnya.
Sementara itu, dalam laporannya Kepala BPS Provinsi NTB Drs. Wahyudin, MM. menjelaskan rapat koordinasi ini digelar untuk mengevaluasi data-data yang telah dikumpulan sebelumnya untuk nantinya akan dirilis di akhir tahun 2024. Oleh karena itu, Wahyudin mengharapkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara BPS Provinsi, BPS Kabupaten Kota, OPD lingkup NTB, khususnya lingkup rumpun hijau, dan juga dari para akademisi.
“Kita berharap nantinya data yang dihasilkan dari survei ekonomi pertanian ini merupakan data yang berkualitas, yang nantinya akan dipergunakan untuk perencanaan serta pengambilan kebijakan dan juga untuk menyusun program khususnya di bidang pertanian baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah baik di provinsi maupun di kabupaten kota,” harapnya. (novita, her, dinaskominfotikntb)
