Mataram — Membangun beberapa pengembangan ekonomi kawasan di daerah diharapkan menjadi enzim untuk percepatan ekonomi daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si dalam sambutannya mengatakan point berekonomi adalah bagaimana menciptakan kawasan-kawasan ekonomi. Hal itu disampaikan pada saat menjadi narasumber FGD Penyusunan Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Bidang Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional dengan tema “ Peranan dan Potensi Daerah dalam Penguatan Diplomasi Ekonomi”, Kamis (19/8) di Hotel Lombok Astoria.
Apakah kawasan industri? Ekonomi khusus ? Perdagangan bebas? pemerintah harus tegas memberikan regulasi berserta insentif yang diberikan. Kemudian untuk mendukung kegiatan ekspor, selain itu pemerintah pusat juga harus konsisten memanfaatkan potensi alam yang dimiliki, memberikan insentif pada penerapan energi terbarukan.
Wisnu selaku Direktur Kerjasama Pembangunan juga menekankan Peran dan potensi daerah juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang optimal
Perlu kita ketahui bersama bahwa ketidakpastian global seperti covid19, dinamika politik yang tidak menetu seperti konflik di berbagai belahan dunia seperti Ukraina dengan Rusia juga adanya kemajuan di era digitalisasi teknologi ini juga tidak dapat dihindari yang akan terus mempengaruhi kebijakan” ekonomi.
Hal-hal seperti ini tentu akan menjadi pertimbangan pada saat menyusun perencanaan kedepan. Namun hal ini tentunya dapat diantisipasi dengan menyusun dokumen perancanaan yang afektif dan kualistik. Jadi perlu melibatkan stakeholder
Pada kesempatan itu juga Sekda Provinsi NTB menyampaikan tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam membangun ekonomi, diantaranya Politik domestik, Pembangunan Kewilayahan, dan Global partnership.
“Untuk sisi politik domestik, jadi memproyeksikan 20 tahun ke depan 2045 tidak luput dari bagaimana konstelasi politik, yaitu kebijakan pemerintahan yg apakah kepada perjalanan kita kedepan ekonomi membaik kemudian fiskal menguat, maka menteri keuangan sudah siap untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan bidang kemasyarakatan” kata Miq Gita.
Harus memperhitungkan bahwa faktor laut sebagai insentif yang harus diberikan bersama dengan daerah memperhitungkan komponen luas daratan . Ini perlu di antisipasi sehingga daerah kepulauan sama majunya dengan daerah daratan.
Aspek global partnership. SDG point 17 menyebutkan global partnership.
Padahal untuk mendapatkan kemajuan persaingan dan lain sebagainya, betapa global partnership ini dibuka untuk memberikan keleluasaan kesempatan berkembang dengan sebaik-baiknya dan ini harus dipersiapkan dari sekarang.
“Kalu kita bersifat dipensif, tidak aktif keluar maka negara kita hanya akan menjadi pasar dari produk-produk dan tidak mampu menikmati persaingan pasar global sedemikian rupa” lanjut Miq Gita
Kedepan secara nasional angka kemiskinan ini menjadi isu yg harus di tuntaskan dan harus berada di satu digit. Kemudian Human development index, kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, kegiatan ekonomi melalui kegiatan investasi perlu terus di dorong. Di NTB ada kawasan Ekonomi khusus dan lain sebagainya yang harus terus dipacu.
Jadi kaitan dengan pembangunan ekonomi
Harus selalu dikawal pemerintah provinsi kabupaten kota juga harus memberikan dukungan itu sehingga investor dr luar masuk ke Indonesia agar meningkatkan kegiatan ekonomi. (nia/opik/diskominfotik)
