Lombok Barat, NTB – Menghadapi Operasi Lilin Rinjani 2022, Polres Lombok Barat melaksanakan Apel Pemeriksaan Sarana dan Prasarana khususnya Fungsi Lalulintas.
Kapolres Lombok Barat, Polda NTB, AKBP Wirasto Adi Nugroho, SIK yang mengecek langsung kesiapan jajarannya, Rabu (21/12/2022).
“Nantinya pelaksanaan Operasi Lilin Rinjani 2022 ini akan dilaksanakan selama 11 hari, yaitu mulai tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 januari 2023,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaan Operasi Lilin Rinjani 2022 kali ini, Kapolres Lombok Barat secara khusus menekankan kepada jajaran terkait dengan perkembangan situasi saat ini.
“Kita ingatkan kepada anggota, bahwa saat ini menghadapi tiga persoalan di tahun ini. Pertama terkait dengan situasi masih adanya Covid-19. Yang kedua kita masih dalam situasi rawan bencana dan yang ketiga adanya aksi teroris di Polsek Astana Anyar Bandung,” jelasnya.
Menurutnya, tiga persoalan ini membayangi dalam pelaksanaan operasi lilin tahun ini, sehingga harus disikapi dengan serius, baik itu dengan kesiapan personel dan perlengkapan yang ada.
“Sehingga harapannya nanti, personel yang bertugas di lapangan dalam mengamankan ibadah Natal maupun pelaksanaan malam tahun baru sudah siap Baik itu dari sisi kesiapan personel, maupun sarana dan prasarana pendukung juga telah siap,” ujarnya.
Dengan matangnya kesiapan-kesiapan tersebut, sehingga harapannya semua kegiatan pengamanan dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif.
Untuk pelaksanaan operasi lilin tahun 2022 ini, Polres Lombok Barat telah menyiapkan 112 personel, terdiri dari 100 personel organic, 6 dari TNI dan 6 dari Brimob Polda NTB.
“Ini nanti terbagi pada dua pos pengamanan dan satu Pos Pelayanan. Pos Pengamanan, satu ada di GMS Gerung dan yang satunya lagi ada di Batulayar tepatnya di Sasaku,” terangnya.
Sedangkan untuk Pos Pelayanan ada di Pelabuhan Lembar, karena aktifitas natal dan Tahun Baru Masyarakat banyak melakukan mobilisasi di Pelabuhan.
“Sehingga kita tempatkan satu Pos Pelayanan di situ, tidak hanya berisi personel Polres, dan TNI saja, tetapi ada juga dari stake holder terkait. Seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan maupun stake holder terkait lainnya di Pelabuhan,” tandasnya. (Tim KM Lobar)
