Sebagai Provinsi Informatif, Nusa Tenggara Barat dalam membangun daerah sejak lima tahun terakhir dikelola dengan keterbukaan.
“Karena pemimpin NTB, Gubernur dan Wakil Gubernur sangat terbuka dalam pengelolaan program pembangunan dan anggaran bahkan interaksi terkait informasi dengan masyarakat luas sangat baik”, ujar Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Dr Najamudin Amy, SSos, MM di kantor redaksi Tribun Lombok, Mataram, Kamis (03/08).
Hal ini ditekankan Doktor Najam menjelang dilaksanakannya rapat koordinasi nasional Komisi Informasi 6 – 9 Agustus.
Dikatakannya, terpilihnya NTB sebagai tuan rumah tak lepas dari geliat pembangunan NTB yang nilai dasarnya dibangun atas dasar keterbukaan. Keterbukaan yang tidak saja soal angka dan peringkat namun kehadiran pemerintah yang terbuka, menghasilkan kepercayaan publik. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud karena masyarakat dan dunia usaha berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan memberi energi serta kontribusi sosial dalam mendukung setiap program pemerintah. Hal ini terlihat dari tingkat kepedulian tinggi masyarakat NTB atas keterbukaan.
Doktor Najam mengatakan pula, secara kelembagaan terpilihnya NTB sebagai tuan rumah Rakornas KI selain karena prestasinya sebagai propinsi Informatif dalam lima tahun berturut turut, NTB juga dikenal sebagai propinsi paling inovatif dengan layanan publik digitalnya serta memiliki indeks keterbukaan informasi keempat nasional.
Lebih jauh, ia mengatakan, korelasi keterbukaan informasi dengan kesejahteraan masyarakat adalah dijaminnya hak asasi masyarakat untuk mengetahui setiap informasi publik. Aplikasi seperti NTB Care dan NTB Mal selain 200 aplikasi lain yang dikembangkan, kini bersaing dengan marketplace besar sebagai bagian dari pelayanan publik meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun Rakornas Komisi Informasi akan dihadiri oleh 39 KI se Indonesia dengan 350 peserta yang sekaligus berkunjung ke beberapa destinasi wisata dan menginap selama tiga hari pelaksanaan dengan rangkaian sejumlah agenda Rakornas.
“Akan ada peringatan Right to Know Day International di Car Free Day Udayana Ahad besok dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur, Forkopimda, Kepala OPD Pemprov NTB, Komisioner KI Pusat dan Provinsi se Indonesia dan unsur masyarakat lainnya”, pungkasnya. (jm)
