Selain arahan Bupati Bima, jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, DPMPTSP dan Bappeda juga mendapatkan arahan Wakil Bupati Drs H Dahlan M Noer saat melakukan kunjungan pada ke tiga unit kerja tersebut Kamis (23/6).
Kedua pimpinan daerah yang didampingi Asisten III Drs. H. Arifudin, Inspektur dan Sekretaris BKD dan Diklat Laily Ramadhani S.STP MM memberikan sejumlah arahan.
Saat melakukan tatapmuka di Kantor DPMD, Dahlan dihadapan ASN dan para pendamping desa memaparkan, unit kerja tersebut perlu lebih mendorong pelayanan publik yang berkualitas dan lebih fokus di desa. Jangan tunda pelayanan yang bisa dilakukan hari ini, apalagi lokasi desa di Kabupaten Bima relatif berjauhan”. Kata Wabup.
Terkait pelayanan, pendamping desa merupakan kunci pelayanan publik dalam membantu kepala desa, khususnya dalam tata kelola dana desa.”Keberhasilan pengelolaan dana desa, salah satunya tergantung pada peran para pendamping desa”. Ungkap Dahlan dihadapan Kepala DPMPTSP Drs. Aris Gunawan yang didampingi para pejabat Struktur dan Fungsional.
Arahan yang sama juga disampaikan Wakil Bupati di depan Jajaran ASN DPMPTSP Kabupaten Bima. “Pelayanan perizinan harus mampu mendorong optimalisasi peningkatan PAD dari Dinas Perijinan. Namun demikian pada saat yang sama juga perlu kehati-hatian dalam menerbitkan Izin mengingat rekomendasi perijinan usaha terutama dalam skala besar, menjadi salah satu fokus penanganan korupsi”. Terang Wabup.
Pada tatapmuka dengan jajaran Bappeda, Wakil Bupati menekankan pentingnya peran instansi perencanaan yang dipimpin oleh Suwandi ST, MT ini.
“Jantungnya” pemerintah daerah ada di Bappeda, kalau instansi ini (Bappeda) tidak kuat maka pemerintah akan sulit berlari.
Oleh karen itu dengan jejaring hubungan dengan banyak instansi, Bappeda harus tetap fokus melaksanakan fungsi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah juga mampu memformulasikan janji politik Bupati”. Tandasnya. (efan-km lengge)
