MATARAM, – Pemprov NTB mengalami kenaikan indeks keterbukaan informasi publik (KIP) tahun 2022. Tak tanggung-tanggung, NTB berada pada posisi tiga besar mengungguli wilayah padat penduduk di Pulau Jawa.
Padahal, tahun sebelumnya, Provinsi NTB berada pada peringkat ketujuh.
“Alhamdulillah, kenaikan peringkat ke posisi tiga besar secara nasional adalah buah kerja semua pihak yang mulai sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik,” ujar Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Suaeb Qury dam siaran tertulisnya, Minggu (31/7).
Menurut dia, adanya komitmen dan kolaborasi semua pihak, terutama Pemprov yang telah memberikan ruang bagi keterlibatan publik selama ini. Tentunya, hal itu, berdampak pada terbangunnya iklim keterbukaan informasi yang sehat di Provinsi NTB.
Hanya saja, dalam indeks KIP tersebut yang perlu terus dilakukan, adalah dari sisi, keberpihakan, partisipasi serta harmonisasi semua unsur dalam mewujudkan demokrasi di tingkat lokal.
Apalagi, Suaeb berjanji, sedari awal dilantik menjadi ketua KI NTB, dirinya berkomtmen untuk mendorong NTB masuk dalam papan tiga besar dalam Monev keterbukaan informasi tahun 2022.
“Meski anggaran minim yang disediakan oleh Pemprov untuk KI NTB, akan tetapi kerja-kerja penguatan, partisipasi dan sosialisasi yang dilakukan dengan model swadaya dan kolaborasi dengan semua stakeholder. Kini, telah membuahkan hasilnya ,” jelas Suaeb.
Mantan Ketua GP Ansor NTB itu, mendaku bahwa, masuk pada urutan tiga besar nasional sebagai provinsi yang informatif tersebut, justru tidak gampang.
Sebab, lanjut Suaeb, diperlukan kerja keras dan perencanaan yang matang dan tepat sasaran terkait formula yang sudah ditetapkan oleh KI Pusat.
“Tapi, dengan kerja team work yang solid antar komisioner KI NTB selama ini. Alhamdulillah, sejak awal kami optimis untuk bisa menembus tiga besar itu. Terlebih, semua komisioner KI juga punya visi yang sama, bahwa enggak ada yang tidak bisa dilakukan asal solid dan kompak,” tegas dia.
Dalam kesempatan itu. Suaeb tak lupa mengingatkan pada semua jajaran OPD lingkup Pemprov, agar terus memperkuat jejaring media sosialnya. Selain itu, ia meminta agar para OPD lebih inovatif membangun branding keterbukaan informasi.
“Ujung tombak keterbukaan informasi di daerah adalah KI. Tapi karena posisi KI di NTB, belum sebanding dukungan dana hibah yang harus diterima, maka upaya yang kita lakukan hanya sebatas melakukan pembinaan dan pendampingan. Ini karena kerja yang bersifat teknis terkait pelatihan maupun kegiatan lainnya, belum bisa dilakukan, lantaran anggaran juga belum optimal, ” tandas Suaeb Qury. (R/L..).
Sumber : beritalombok.net
